.webp)
Lebih lanjut, SBY juga menanggapi klaim Denny yang mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Agung (MA) akan memenangkan Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko. SBY mengaku semalam juga mendapatkan telepon dari mantan menteri yang menyampaikan pesan politikus senior terkait putusan PK tersebut.
"Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY berharap, pemegang kekuasaan, baik di ranah politik maupun hukum, tetap amanah dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara yang menganut hukum rimba.
"Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya harap pemegang kekuasaan (politik & hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba - yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," kata SBY.
Baca juga: MA Mulai Adili PK Moeldoko Vs AHY! |
SBY juga berpesan kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air untuk mengikuti perkembangan PK Moeldoko. Dia juga meminta mereka untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.
"Kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," papar dia.
Diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.
Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.
(mae/imk)
