.webp)
Partai NasDem menepis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Persiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut Anies dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR hanya berbeda persepsi dan pemahaman.
"Bukan salah baca data menurut saya, artinya, pemahaman dan persepsi aja yang berbeda," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (25/5/2023).
Ali menyebut apa yang dijelaskan Dirjen Bina Marga bahwa penambahan jalan nasional kecil setiap tahunnnya juga sebetulnya tidak salah. Namun demikian, dia menyebut yang dimaksud oleh Anies sebetulnya pemerintahan SBY lebih memperhatikan jalan nasional daripada pemerintahan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Dirjen juga menjelaskan dan apa yang disampaikan Pak Dirjen itu benar bahwa jalan nasional itu bertambah setiap tahun kecil. Kan logikanya begini, kalau sebelumnya kemantapan jalan ini lebih bagus dan sekarang lebih di bawah, artinya bahwa sebelumnya itu jalan nasional lebih diperhatikan dan lebih panjang dikerjakan kan. Lebih diurus," jelasnya.
"Jalan ini setiap tahun kan perlu perawatan. Kalau artinya yang dimaksud adalah kemantapan semakin tinggi ini berarti semakin panjang jalan diperbaiki kan gitu. Kalau kemantapan jalan rendah kan berarti semakin pendek jalan. Jadi jalan nasional bukan jalan baru, tapi pemeliharan jalan secara keseluruhan, penambahan jalan nasional dari tahun ke tahun sangat kecil, jadi cara mengukurnya tentang kemantrapan jalan tadi itu," lanjut dia.
Ali mengatakan jalan nasional sebetulnya tidak bisa dibandingkan panjangnya lantaran hanya bertambah sedikit setiap tahunnya. Dia menyebut yang ditegaskan Anies Baswedan sebetulnya ke arah pemeliharaan jalan nasional.
"Iya mungkin di situ poinnya, karena memang kalau jalan nasional itu kalau dibilang lebih panjang ini, lebih panjang sana, kan jalan nasional itu itu aja. Kalau ada penambahan kan tidak signifikan, maka kemudian melakukan pemeliharaan terhadap jalan nasional itu jadi daya ukur. Nah di PUPR itu ada nilai kemantapan jalan. Yang jelas 2023 kemantapan jalan 92%, artinya di 2022 bisa jadi kemantapan jalannya di bawah 90% kan. Artinya dilihat perbandingan datanya," ujar dia.
Karena itu lah, anggota Komisi III DPR ini meminta agar tidak perlu diperdebatkan apa yang disampaikan Anies dan Dirjen Bina Marga soal jalan. Dia menyebut yang terpenting kondisi jalan di Indonesia semakin baik hari ke hari.
"Jadi tidak perlu terlalu memperdebatkan tentang yang disampaikan oleh Anies dan yang disampaikan oleh Bina Marga. Karena yang penting bagi kita adalah semakin hari semakin bagus, itu menjadi hal yang vital bagi masyarakat. Saya tidak tertarik mengomentari itu, tapi saya memberi pemahaman tentang cara mengukur jalan," tuturnya.
Simak penjelasan PUPR di halaman berikutnya.
Lihat Video: Anies Sebut Jokowi Kalah dari SBY soal Bangun Jalan, Yuk Cek Datanya
PUPR Sebut Anies Salah Baca Data BPS
Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Jokowi masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 SBY. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Loh ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu," kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
"Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," lanjutnya.
Hedy mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedy, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional," terang dia.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru itu. Baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah, kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan," lanjutnya.
Hedy menyampaikan, penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
"Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," kata Hedy.
(maa/gbr)
