.webp)
Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho menanggapi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang menyebut Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Irwan menyebut tak ada yang salah dengan data yang disampaikan Anies.
"Tentu keliru jika dikatakan Anies Baswedan salah mengutip data BPS. Memang itu data BPS terkait panjang jalan nasional dan jalan daerah. Tidak ada yang salah dengan data itu," kata Irwan dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).
Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan Kementerian PUPR justru mengaburkan masalah dengan memfokuskan diskusi pada pembangunan jalan baru. Padahal, menurutnya mengubah status jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional merupakan komitmen pemerintah menghadirkan jalan gratis untuk rakyat, hal ini yang dianggapnya dilakukan oleh SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu juga bagian dari membangun jalan. Saat jalan daerah statusnya naik jadi jalan nasional maka itu artinya Presiden komitmen akan menanganinya dengan APBN dan jalan itu pasti akan lebih bagus kualitasnya," kata Irwan.
"Kalau ukurannya membangun jalan baru, maka sangat sedikit pemerintah bangun baru jalan nasional. Kalau bangun tol itu pasti bangun jalan baru dan sangat banyak," sambungnya.
Ia menyinggung pemerintah pusat yang tak pernah membangun jalan baru untuk jalan nasional di Kalimantan Timur sejak Indonesia merdeka. Menurutnya jalan yang statusnya ditangani pusat akan langsung ditindaklanjuti dengan APBN.
"Jadi sudah benar kalau mau melihat komitmen presiden per periode jabatan maka lihat penambahan panjang jalan nasionalnya (bisa bangun baru, bisa rubah status). Itulah keberpihakan presiden untuk menyiapkan jalan gratis untuk rakyat dengan kualitas baik," kata dia.
Simak pernyataan PUPR di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Anies Sebut Jokowi Kalah dari SBY soal Bangun Jalan, Yuk Cek Datanya':
