Anies Baswedan menghadiri acara relawan bertajuk 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Bakal capres dari Koalisi Perubahan itu sempat mengungkit soal aksi lari-lari hanya untuk difoto.
Anies awalnya bercerita ketika dirinya mengunjungi daerah pelosok dengan tujuan mengetahui kondisi masyarakatnya. Dia mengklaim dirinya datang tanpa ada kamera maupun media.
"Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, lalu masuk ke suatu tempat, masuk ke sebuah warung tahu-tahu yang punya warung ngelihatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Karena kan di pelosok, jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat saya mendengar cerita mereka," kata Anies dalam pidatonya, Minggu (21/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan di-posting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto," tambah Anies yang sontak disambut riuh seisi ruangan.
Tak hanya itu, dia juga kembali menyinggung soal mencari pemimpin yang berani. Anies setuju dengan pernyataan tersebut asalkan pemimpin itu benar.
"Kita ini harusnya berani, saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani, setuju," katanya.
"Dan pemimpin berani bukan sekadar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran," tambahnya.
Singgung Mafia BTS
Anies menyinggung soal mafia-mafia dalam pidatonya di hadapan relawan. Anies turut menyinggung mafia BTS yang kata dia perlu diusut secara tuntas.
Awalnya, Anies menyebut masalah distribusi pupuk dan soal pekerja migran Indonesia (PMI) terjadi karena adanya mafia. Selain soal pupuk dan PMI, Anies mengatakan terdapat pula mafia-mafia lain di Indonesia.
"Sama UKM juga begitu, dan mafia-mafia itu bederet. Ada urusan mafia tanah, mafia parkir, mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia Pemilu, mafia bansos," kata Anies.
"Bahkan mafia proyek pemerintah, termasuk mafia BTS itu," kata Anies.
Lihat juga Video 'Anies di Acara Relawan: Cerita Temui Warga Tanpa Media Hingga Sosok Cawapres':
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Anies Minta Tak Ada Pengaturan di Caleg
Anies menyinggung sistem pemerintahan di masa lalu yang mempersilakan siapapun untuk maju menjadi pemimpin jika sesuai dengan kehendak rakyat. Ia berharap, di masa sekarang tak ada pengaturan dari negara untuk tokoh pemimpin ke depan.
"Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju ke wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini, jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," tutur Anies.
"Karena itu mengambil aturan pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat, bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk untuk memperjuangkan," sambungnya.
Anies mengatakan semestinya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia ingin kesetaraan bagi siapapun ditegakkan.
"Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi kita-kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut agar ada kesetaraan, kesempatan bagi siapapun di Republik ini," tandasnya.
Kantongi Nama Cawapres
Kemudian, Anies juga menyampaikan telah mengantongi nama bakal calon wakil presiden (Cawapres). Namun, ia masih belum mau menyampaikannya ke publik.
"Lalu terkait dengan wakil, hari Sabtu kemarin ditanyakan, hari Minggu ditanyakan, belum ada update," kata Anies usai menghadiri acara 'Temu Kebangsaan Relawan', Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).
Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengatakan ingin ada efek kejut saat pengumuman cawapres.
"Nanti kita lihat, supaya ada kejutannya dong. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak jadi lagi kejutan dong," tutur Anies.
"Kalau dikasih kriteria sekarang kemudian nggak jadi lagi kejutan dong, biar ada efek kejutnya," sambung Anies menjawab apakah cawapresnya bersalah dari luar pendukung Presiden Jokowi.
(azh/azh)