.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menjelaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi partai pendukung pemerintah terwadahi dalam Sekretariat Gabungan (Sekgab).
Adapun Sekgab memiliki kantor di luar istana yang digunakan untuk rapat dan melakukan pertemuan. Dalam melakukan aktivitas politiknya, Sekgab juga tidak memakai fasilitas kepresidenan.
Syarief menyebut pertemuan yang dilakukan pun lebih banyak membahas isu dan dinamika kebangsaan seperti kebijakan-kebijakan di legislatif, dan tidak pernah sekali pun membahas isu Pilpres 2014. Sekgab atau SBY bahkan juga tidak pernah terlibat dalam pencalonan presiden di Pilpres 2014
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SBY dengan tegas memisahkan batasan antara SBY sebagai presiden dan SBY sebagai politisi. Meskipun memang presiden adalah pejabat negara sekaligus pejabat politik, namun keduanya punya ruang dan skema kerja yang berbeda. SBY sebagai presiden bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, sementara SBY sebagai politisi tentu tidak akan terlepas dari platform dan perjuangan partainya," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).
Sekretaris Sekgab era Presiden SBY ini pun menambahkan dahulu gabungan partai koalisi memang kerap berkumpul membahas perkembangan terkini. Berbagai dinamika yang terjadi pun didiskusikan dalam kerangka dan format koalisi, untuk kemudian menjadi sikap fraksi-fraksi anggota Sekgab di DPR.
Dalam beberapa isu tertentu, kata Syaried, tidak semua partai koalisi memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, hal ini adalah wujud demokrasi yang dibangun dan dihormati bersama di Sekgab.
Lebih lanjut, Politisi Senior Partai Demokrat ini mengungkapkan pertemuan politik tetap dapat dilakukan tanpa perlu mencederai etika politik dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Ia menilai SBY tegas memisahkan kapan bertindak sebagai presiden dan kapan harus bertindak sebagai politisi. Menurutnya, SBY sangat menghormati aturan etika bernegara.
Syarief menyampaikan alasan pertemuan politik diwadahi dalam wadah Sekgab karena banyak Ketua Umum Partai Koalisi yang juga menjadi Pembantu Presiden. Oleh karena itu, setiap rapat dilakukan di kantor Sekgab atau di Cikeas.
Menurutnya, hal ini penting agar posisi pertemuan tersebut tidak rancu dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Pada prinsipnya, lanjut Syarief, perlu ada pembeda antara agenda politik kepartaian dan kebijakan kenegaraan.
"Semoga kita semua dapat memposisikan diri dengan baik, khususnya dalam etika politik menjelang Pemilu 2024 dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Negara adalah entitas yang bebas politik kepentingan, yang ada adalah politik kebangsaan dan kerakyatan. Siapa pun yang sedang menjabat harus menyadari bahwa kekuasaan itu harus amanah dan etik, serta perlu mewariskan hal-hal yang etik untuk pemerintahan berikutnya. Presiden SBY telah memberikan contoh yang baik. Semoga menjadi contoh bagi pemerintahan sekarang dan berikutnya," pungkasnya.
Simak juga 'Elektabilitas Prabowo, Ganjar dan Anies di 4 Lembaga Survei':
