.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) mencopot Gubernur Maluku Murad Ismail dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan itu adalah langkah tegas dari partai.
"Ya partai kan memiliki suatu sikap yang sangat tegas," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Selasa (9/5/2023).
Hasto menyebut sebelumnya telah menerima laporan dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Komarudin Watubun terkait ruang diskusi yang dilakukan. Namun, berdasarkan klarifikasi dengan Murad tak menemukan titik temu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menerima laporan dari Bapak Djarot Saiful Hidayat dan juga Bapak Komarudin Watubun ketika saat itu melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan, tapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog. Padahal dari PDI Perjuangan membangun ruang dialog," tutur Hasto.
Hasto mengatakan pencopotan itu lantaran kode etik politik yang bertentangan dengan PDI Perjuangan. Hasto menyebut ada partai politik lain yang didalami anggota keluarga Murad.
"Kita semua tahu bagaimana Bapak Djarot Saiful Hidayat itu sosok yang sangat sabar, sosok yang mendengarkan, sehingga ketika akhirnya partai punya aturan bahwa di dalam suatu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, ya maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas," imbuhnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mencopot Gubernur Maluku Murad Ismail dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku. Wasekjen PDIP Bidang Kerakyatan Sadarestuwati menegaskan pembebasan tugasan Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku telah melalui mekanisme organisasi.
"Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," ujar Sadarestuwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.
"Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," ujar Sri Rahayu.
Simak Video: Momen Gubernur Maluku Murad Ismail Tantang Pedemo Berkelahi
