Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons pernyataan Waketum Partai Demokrat Benny K Harman yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Irfan menyebut pernyataan Benny itu hanya tuduhan tanpa bukti.
"Sebenarnya nggak perlu direspons, apa yang disampaikan itu nggak ada yang benar gitu. Itukan sebuah imajinasi atau sebuah tuduhan yang buktinya, faktanya memang tidak ada sama sekali," kata Irfan saat dihubungi, Senin (8/5/2023).
Irfan mengatakan tak ada keterlibatan Jokowi untuk ikut campur dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Benny menuding demikian lantaran tak diajak berdiskusi bersama 6 ketum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, lantaran sudah berbeda koalisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa cawe-cawe, nggak ada cawe-cawe pertemuan itu pertemuan membicarakan pemerintahan. Memberitakan kenegaraan membicarakan kebangsaan dan kelanjutannya gimana, minta pendapat saran dari partai politik koalisi. Mungkin Pak Benny merasa seperti itu karena merasa nggak diajak, karena bukan partai koalisi, jadi ya jangan juga baperan lah kalau nggak diajak," ungkapnya.
Dia juga meluruskan pernyataan yang menyebut Jokowi tak netral dengan mengumpulkan para ketum parpol. Menurutnya, Jokowi merupakan presiden yang juga merupakan jabatan politik lantaran dipilih oleh partai.
"Nggak netralnya gimana, posisi beliau kan sebagai posisi presiden walaupun presiden itu kan jabatan politik. Jabatan politik karena dipilih oleh parpol itu konstitusi kan. Nggak netralnya gimana?" ucap Irfan.
Irfan menekankan jika pembahasan para ketum dan Jokowi terkait progress Indonesia ke depan. Bagaimana negara mampu memberdayakan usia produktif sebagai bagian dari bonus demografi.
"Yang dibahas semua Ketum Parpol itu mendiskusikan bagaimana ke depannya negara kita ini dari negara berkembang jadi negara maju. Inilah kesempatan dalam 13 tahun mendatang kita bisa anggap melompat menjadi negara maju," ujarnya.
"Nah, kenapa diundang partai koalisi ya karena politik itulah yang akan memberikan arah ke depannya, yang memilih ke depannya terhadap siapa presidennya, siapa leadership, siapa presidennya. Begitu, jadi sesuai dengan konstitusi, parpol yang memberikan dukungan dan gabungan parpol untuk mencalonkan," imbuhnya.
Simak pernyataan Benny Harman di halaman selanjutnya:
Pernyataan Benny Harman
Partai Demokrat mengkritik sikap Presiden Jokowi yang beberapa hari lalu mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara. Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mewanti-wanti Jokowi jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.
Hal itu disampaikan Benny Harman lewat akun Twitternya @BennyHarmanID. Dia menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral di 2024.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (8/5/2023). Benny sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap. Dia menegaskan Jokowi merupakan lambang negara, bukan lambang partai atau golongan tertentu.
Benny lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu.
"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.
(fas/gbr)