.webp)
Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak konsisten dengan pernyataanya tak cawe-cawe soal capres. Dia menyampaikan Jokowi terbukti beberapa kali mencoba mengatur komposisi capres dengan mengkondisikan partai-partai koalisinya.
Iqbal awalnya mengungkit pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang memberi saran agar Presiden tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia menyebut JK menilai itu secara objektif.
"Pak JK (Jusuf Kalla) seorang negarawan, tentu saja objektif menilai, dan itu sebagai masukan kepada Pak Jokowi," kata Iqbal kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Iqbal menyebut Jokowi tak konsisten dengan pernyataan tak mau terlibat dalam pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Padahal, lanjut dia, beberapa Ketum Parpol mengakui menunggu arahan Presiden terkait itu.
"Sebagai Presiden, Pak Jokowi tidak konsisten terkait keterlibatan dalam pengusungan capres, di suatu sisi dia (Jokowi) menyangkal, namun pada sisi lain terbukti mencoba mengatur komposisi capres dengan mengkondisikan partai-partai. Terbukti beberapa ketum partai mengatakan menunggu komando Presiden," ujarnya.
Iqbal mengatakan Presiden tak semestinya cemas dengan penggantinya yang akan datang. Siapapun yang maju, ungkapnya, bertujuan untuk membawa perubahan.
"Harusnya Pak Jokowi tidak perlu cemas dengan siapa yang akan melanjutkan pemerintahan karena yang akan maju adalah kader-kader terbaik bangsa, berpendidikan tinggi dan berpengalaman," imbuhnya.
Simak Video 'Momen Kadinkes Lampung Penuhi Panggilan KPK':
Simak saran JK ke Jokowi di halaman berikutnya.
Saran JK ke Jokowi
Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.
Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.
"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.
JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.
JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.
(dwr/maa)
