.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru Presiden Megawati Seokarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai sikap politik di akhir masa jabatan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai JK mendengar kabar yang dilebih-lebihkan mengenai pertemuan Jokowi dan ketum partai politik di Istana Negara.
"Saran yang baik tentu harus didengar. Namun dugaan saya, Pak JK mungkin mendengar kabar yang dilebih-lebihkan," kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).
Hendrawan lantas menyinggung soal isi pertemuan Jokowi dengan 6 parpol koalisi di Istana Negara itu. Menurutnya mayoritas isu yang dibahas adalah perkembangan ekonomi hingga tantangan bangsa ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena seperti yang disampaikan beberapa Ketum (parpol), yang disampaikan Pak Jokowi lebih terkait dengan perkembangan dinamika ekonomi global, tantangan bangsa ke depan, dan arti penting keberlanjutan pembangunan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap)," jelasnya.
Hendrawan kemudian menyinggung tim pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menurutnya tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika.
"Saya melihat tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika. Istilah populernya 'playing victim'. Calon yang dipojokkan, diperlakukan tidak adil, terjepit. Selain sebagai pertahanan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Anies. Tujuannya menarik simpati dan bela rasa publik," jelasnya.
Lalu bagaimana sikap PDIP mengenai dugaan tim pengusung Anies 'playing victim' ini? "Kami tidak tertarik untuk menari dengan tabuhan yang bernada kemurungan," jelasnya.
Simak pernyataan JK pada halaman berikut.
Saksikan juga Sosok pilihan minggu ini: Maestro Kaligrafi Indonesia
Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.
Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.
"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.
JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.
JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.
Saksikan juga Sosok pilihan minggu ini: Maestro Kaligrafi Indonesia
