PAN Buka Suara Usai Disinggung NasDem Penumpang Gelap Koalisi Jokowi

PAN Buka Suara Usai Disinggung NasDem Penumpang Gelap Koalisi Jokowi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 07 Mei 2023 13:39 WIB
Juru Debat BPN Viva Yoga.
Viva Yoga (Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Sebelumnya, NasDem enggan disama-samakan dengan PAN. Hal ini merespons pernyataan PPP yang meminta NasDem bersikap gentleman dan mengungkit momen PAN keluar dari kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengusung Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019.

"PAN itu kan penumpang gelap dulu, kok NasDem mau dibanding-bandingkan dengan PAN. Dia penumpang gelap. PAN gabung di tengah jalan. Terus kemudian dia seketika bergabung terus dia tidak konsisten. Kebijakan partainya tidak mengawal pemerintahan. Kan komitmen koalisi itu mengawal pemerintahan," kata Waketum NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Sabtu (6/5/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali mengatakan NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024. Dia juga menyebut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024 bukan bagian dari kesepakatan pembentukan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Ya ada hal-hal yang harusnya mendukung pemerintah. Nah, Nasdem mendukung Anies memang tidak menjadi bagian dari pada yang disepakati dalam koalisi, karena kita tidak punya kesepakatan bahwa setelah 2024 kita mendukung calon presiden yang sama. Kan nggak kan. Komitmen koalisi itu adalah mendukung kebijakan pemerintahan 2019-2024. Sedangkan PAN saat itu, kan dia bergabung kemudian tidak konsisten dengan sikapnya. Kalau NasDem hari ini, coba tunjukkan pada saya di mana perlakuan NasDem yang tidak mendukung pemerintah," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Dia kemudian menyindir pihak yang mendesak NasDem keluar dari kabinet. Ali menegaskan NasDem berkomitmen mendukung Jokowi hingga akhir periode.

"Kecuali mereka mau nambah kursi ya. Kalau kemudian mereka mendesak-desak keluar dari pemerintahan untuk menambah kursi kabinet ya itu hal berbeda. Persoalan kursi kabinet itu kan persoalan kewenangan presiden," ucapnya.


(eva/gbr)



Hide Ads