.webp)
Wasekjen Partai Demokrat (PD) Irwan Fecho menganggap rusaknya jalan di beberapa daerah terjadi akibat kesalahan prioritas pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua DPP PSI Sigit Widodo menilai Irwan hanya asal bicara tanpa data.
"Faktanya, dari 2015 hingga 2022 pemerintah telah membangun 5.665 kilometer jalan nasional. Ini tiga kali lipat jalan tol baru yang beroperasi pada periode yang sama sepanjang 1.850 kilometer," kata Sigit dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Minggu (7/5/2023).
Selain jalan nasional, Sigit menyebut jalan desa yang terbangun di era pemerintahan Presiden Jokowi mencapai ratusan ribu kilometer. Dengan demikian, ia menilai rusaknya jalan provinsi dan kabupaten/kota di berapa daerah bukan kesalahan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari 2015 sampai 2020 saja, terbangun 261.877 kilometer jalan ditambah sekitar satu setengah juta jembatan yang dibiayai dengan Dana Desa," ujar Sigit.
"Itu tanda pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik ditambah DPRD yang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," imbuhnya.
Sigit menilai daerah yang pemerintahnya mampu mengelola anggaran, infrastruktur jalannya memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, menurut dia, pemda yang tak mampu mengelola APBD dipastikan infrastruktur daerahnya berantakan.
"Kalau pemerintah daerahnya tidak mampu, ditambah anggota DPRD yang tidak pernah turun ke lapangan, dipastikan infrastruktur daerahnya berantakan. Masyarakat sebaiknya tidak memilih lagi anggota DPRD dan kepala daerah seperti itu di pemilu dan Pilkada 2024 mendatang," tegas Sigit.
PSI mengapresiasi langkah Jokowi yang mengambil alih perbaikan jalan provinsi dan kabupaten di Lampung meski bukan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Seharusnya pemerintah daerah yang diambil alih perbaikan jalannya merasa malu karena tak mampu menjalankan tugas dan amanah rakyat," pungkas Sigit.
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menilai jalan rusak di berbagai daerah merupakan kesalahan prioritas Jokowi dalam infrastruktur.
"Menurut saya sih kasus Lampung ini hanya salah satu permasalahan yang muncul, padahal hampir di seluruh provinsi, jalan daerahnya rusak seperti itu, karena kesalahan prioritas Pak Jokowi dalam infrastruktur," ujar Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (5/5).
Irwan menyingung dana pemerintah difokuskan terhadap pembangunan jalan tol. Sementara, katanya, jalan-jalan penghubung desa, kabupaten, dan kota terbengkalai.
"Harusnya pemerintah lebih fokus membangun jalan-jalan umum, jalan-jalan rakyat dibanding bangun jalan tol. Oke mungkin ada beberapa prioritas jalan tol tetapi harusnya pembangunan jalan jalannya menghubungkan desa atau kecamatan, kabupaten itu yang lebih utama," ucapnya.
"Karena itu adalah jalan yang memang sangat strategis di daerah yang memang dilalui oleh masyarakat, juga menjadi jalur ekonomi masyarakat juga itunya," sambung Irwan.
Irwan menyebut kunjungan Jokowi ke Lampung memang baik. Namun, katanya, hal itu tidak menyelesaikan permasalahan utama.
"Bagus aja tapi bukan solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan daerah yang memang masih banyak kondisi rusak di Tanah Air. Saya lebih melihat itu (kunjungan Jokowi) mengikuti yang lagi viral saja tapi bukan solusi utama untuk menyelesaikan masalah kerusakan jalan daerah," jelas Irwan.
Simak juga Video: Jokowi Tak Undang NasDem, Demokrat: Presiden Tidak Netral
