.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait tidak diundangnya Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan jajarannya di setiap pertemuan partai-partai koalisi pemerintah. 2 kali sudah Surya Paloh dan jajarannya tidak dilibatkan.
Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (3/5/2023), pertama kali Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan Jokowi yakni saat PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan. Kala itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengundang para ketua umum parpol pro pemerintah beserta Presiden Jokowi.
Sebetulnya, saat itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak hadir. Namun bukan karena tidak diajak, tapi Megawati memang sedang berada di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu bulan setelahnya atau saat Lebaran, Presiden Jokowi kembali menggelar acara dan mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara. Surya Paloh dan jajarannya kembali ditinggal.
Berdasarkan pantauan detikcom, Selasa (2/5) malam kemarin, keenam Ketua Umum Parpol yang hadir yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Cak Imin, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Dengan demikian, Partai NasDem dan ketumnya Surya Paloh kembali tidak diajak bertemu. Namun memang hubungan Surya Paloh dan Jokowi mulai merenggang semenjak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Meski tak dinyatakan secara gamblang, namun gestur itu jelas terlihat.
Simak Video 'Buka-bukaan Jokowi Tak Undang NasDem Hingga Bantah Cawe-cawe Politik':
Simak penjelasan Jokowi di halaman berikutnya.
Jokowi Buka Suara
Jokowi pun memberikan penjelasan mengapa tidak mengundang Surya Paloh. Dia menyebut Surya Paloh memang tidak diundang olehnya.
"Ya memang tidak diundang," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi mengatakan NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
"Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu," tuturnya.
Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya," kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam.
(maa/maa)
