"Tidak ada yang meninggalkan PDIP karena faktanya PDIP diundang kok," kata Said Abdullah kepada wartawan, di Kompleks Senayan, Senin (3/4/2023).
Konteks undangan yang disinggung Said Abdullah adalah undangan DPP PAN untuk menghadiri silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan lainnya. Mereka yang memang diundang PAN adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP. Hanya Partai NasDem, partai pendukung pemerintahan Jokowi yang tidak diundang. Petinggi PDIP tidak hadir karena ada agenda keluar negeri.
Said mengatakan partainya melihat positif atas pertemuan Jokowi dan 5 ketum parpol. Said menyebut tak ada alasan bagi partainya untuk bersikap minor.
"Jadi janganlah, bahasa-bahasa. Kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif," ujar Said.
"Pertemuannya positif, kami (PDIP) tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan oleh ketua umum. Kenapa kami harus bersikap minor? Hal positif itu," sambungnya.
Wacana 'koalisi besar' itu melibatkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PPP, dan PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) besutan Gerindra dan PKB. Para ketua umum parpol yang hadir bersama Jokowi memang mewakili kedua koalisi yang diisukan akan melebur itu. Waketum NasDem Ahmad Ali kemudian menyinggung kemungkinan PDIP yang bakal ditinggal para parpol pemerintahan jika 'koalisi besar' itu terwujud.
"Kalau memang partai-partai ini bergabung, kan berarti PDIP ditinggal," ujar Ali saat dihubungi, Minggu (2/4/2023).
Meski begitu, menurut Ali, PDIP bisa mencalonkan sosok capresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Perlu diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold (PT).
"Walau PDIP kan memang memenuhi syarat untuk maju," imbuh dia. (gbr/gbr)