Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia. Dia meminta sistem demokrasi dikaji kembali apakah bermanfaat atau justru sebaliknya.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara Desa Bersatu memperingati HUT ke-9 Undang-undang Desa yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023) hari ini. Mulanya Bamsoet bercerita terkait pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Tugas kita hari ini adalah tinggal menjaga agar bangsa ini tidak pecah dan kita bisa wariskan dalam keadaan yang lebih baik kepada anak cucu kita kelak nanti. Sanggup?," kata Bamsoet dalam paparannya di depan ribuan Kades di GBK, Minggu (19/3/2023).
Bamsoet lanjut memaparkan satu demi satu sila dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurutnya, sila ke-4 terkait sistem demokrasi masih menjadi PR besar.
Dia menyebut sudah meminta perguruan tinggi untuk mengkaji kembali sistem demokrasi di Indonesia hari ini. Hal tersebut penting dilakukan untuk melihat apakah sistem demokrasi yang ada bermanfaat atau justru sebaliknya, termasuk soal Pemilu.
"Saya juga sudah mendorong para perguruan tinggi untuk mengkaji kembali apakah sistem yang kita jalankan hari ini, demokrasi yang kita jalankan hari ini dengan pemilihan langsung, dengan apa yang terjadi pada hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya," kata dia.
Dia menyebut, jati diri Indonesia yang sesungguhnya merupakan musyawarah mufakat. Dia tidak ingin demokrasi yang ada justru malah memecah bangsa.
"Ini saya minta dikaji kembali. Karena jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya adalah musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan. Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita," ujarnya.
Dia kemudian menyinggung masyarakat yang kerap bertengkar usai pemilihan umum. Untuk itu, perlu dipikirkan ulang terkait demokrasi yang ada di Indonesia.
"Pilih Lurah berantem, pilih Kepala Desa berantem, pilih Bupati Walikota berantem pilih Gubernur berantem. Pilih Presiden residunya sampai sekarang keterbelahan itu masih kita rasakan. Kita perlu kita pikirkan bagaimana demokrasi yang cocok bagi Indonesia," ujarnya.
(wnv/eva)
