Partai Demokrat merespons balik komentar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal pidato Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membicarakan keberpihakan terhadap rakyat miskin atau wong cilik. Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menganggap anak buah Hasto yang mengomentari pidato AHY itu minim literasi.
"Langkah Hasto yang menugaskan kadernya yang minim literasi untuk merespons pidato Mas Ketum AHY tanpa disadarinya hanya mendown-grade dirinya. Mungkin Hasto menilai dirinya ketinggian sebagai pajabat utama partai terbesar yang sedang berkuasa untuk merespons ini secara langsung, karenanya meminjam tangan bawahan terbawah untuk merespons," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3/2023).
"Maksud hati meninggikan derajat yang terjadi sebaliknya, semakin merendahkan derajat. Respons anak buahnya mencerminkan tak paham persoalan, minim literasi bahkan obskurantis. Sebelas dua belas dengan Bung Hasto," imbuhnya.
Kamhar lalu memaparkan data yang dipegangnya soal keberpihakan terhadap rakyat miskin berdasarkan besaran rasio subsidi. Menurutnya, rasio subsidi di pemerintahan era Jokowi 2015-2023 jauh lebih kecil ketimbang era SBY.
"Bisa dibandingkan data yang menunjukkan ketidakberpihakan terhadap wong cilik yang tercermin dari besaran rasio subsidi pemerintahan Jokowi 2015-2023 hanya sebesar 9,77%. Pemerintahan Ibu Megawati 2001-2004 sebesar 17,33%," kata Kamhar.
"Sementara pemerintahan SBY jilid I 2004-2009 sebesar 20,45% dan pemerintahan SBY jilid II sebesar 21,62%. Subsidi merupakan manifestasi kebijakan pro rakyat," imbuh dia.
Kamhar lalu menyinggung kasus korupsi bansos pandemi yang menyeret eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, yang merupakan kader PDIP. "Tak hanya lebih kecil, malah dana bansos di kala rakyat sedang diterpa pandemi COVID-19 justru dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara kader PDIP, partainya Bung Hasto," ujar dia.
Kamhar mengklaim Presiden ke-6 SBY tak pernah berniat memperpanjang masa jabatan usai menjabat selama dua periode. Menurut dia, hal ini berbeda dengan pemerintah saat ini yang disebutnya terus melakukan langkah-langkah upaya perpanjangan masa jabatan presiden.
"Beda halnya di pemerintahan sekarang yang terus menghidupkan wacana dan melakukan langkah-langkah yang terbaca sebagai upaya perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi jabatan presiden," katanya.
Kamhar juga menggarisbawahi pidato AHY yang membicarakan dukungan agar sistem pemilu proporsional terbuka tetap diberlakukan. Dia menilai Hasto menyimpan kebencian dan dendam ke partainya dan SBY terkait sikapnya terhadap sistem pemilu ini.
"Berkaitan dengan pidato politik Mas Ketum AHY tentang sistem pemilu proporsional terbuka, banyak jejak digital yang menerangkan Bung Hasto menyimpan kebencian dan dendam terhadap Partai Demokrat dan Pak SBY, termasuk yang dikait-kaitkan dengan Pemilu 2009," katanya.
"Setelah ditelusuri lebih jauh, kekecewaan ini ternyata akibat Bung Hasto pada tahun tersebut gagal terpilih kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Jatim VII, sementara Partai Demokrat memperoleh kemenangan besar di dapil tersebut yang meliputi Pacitan dan sekitarnya yang merupakan daerah asal Pak SBY," imbuh dia.
Simak Video 'AHY Singgung Permasalahan Pajak Sampai Utang Jumbo Pemerintah':
