.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pelaksanaan pemerintah tak boleh terganggu gara-gara pejabat sibuk dengan Pemilu. Dia mencontohkan program penanganan stunting, kemiskinan hingga kepatuhan pajak.
"Jangan sampai program-program pemerintah itu terganggu dengan adanya Pemilu, pencapaian program stunting, kemiskinan ekstrem, karena mereka sibuk dengan urusan (Pemilu). Kemudian juga pengendalian inflasi, tadi sudah disampaikan Pak Mendagri, dan termasuk tentu kepatuhan pajak, itu bagian kita kan semua pembangunan dibiayai oleh hasil dari pajak," kata Ma'ruf Amin di The St Regis, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).
Dia mengajak semua pihak patuh membayar pajak. Ma'ruf mengingatkan pembangunan dan berbagai program pemerintah lainnya dibiayai pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah oleh karena itu jangan sampai pajak, oleh karena itu jangan sampai pajak ini juga terganggu, semua kegiatan tanpa adanya pajak yang bisa dipungut dengan lancar, dengan semestinya, tentu akan juga mempengaruhi nanti jalannya pembangunan. Nah, kemudian pembiayaan program itu kan itu juga antara lain dari hasil dari perpajakan, sehingga itu harus dilakukan," ujarnya.
Ma'ruf mengatakan melaporkan harta kekayaan juga harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Dia berharap masalah yang dialami pejabat Ditjen Pajak tak membuat warga jadi ogah membayar pajak.
"Laporan harta kekayaan yang itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan dengan sebenarnya dan kewajiban pajak itu, jangan sampai, ya sekarang ngomongin isu pajak ini sedang lagi menjadi pembicaraan, karena itu dengan adanya munculnya pembicaraan masalah pajak ini diharapkan bahwa ini akan lebih baik. Isu dari kemarin itu dan pemilu jangan sampai jadi penyebab kemudian berkurangnya pajak dan juga isu masalah adanya kasus yang terjadi di perpajakan tidak sampai atau jangan sampai membuat orang kemudian justru tidak bersemangat untuk membayar pajak dengan sesungguhnya," ujarnya.
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian berharap seluruh calon peserta Pemilu 2024 patuh terhadap pajak. Dia juga mengusulkan Ditjen Pajak membuka data pajak para bakal calon yang menjadi peserta Pemilu.
"Pemerintah mengimbau kepada para calon, baik para kepala daerah, nasional maupun legislatif ini untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya dan kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan," kata Tito.
"Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan bisa menyampaikan calon mana yang sudah melapor, calon mana yang belum malapor. Sehingga menjadi gelombang besar untuk memacu kepatuhan pajak," sambungnya.
