.webp)
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman sedih dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang bilang ada permainan di balik putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan pemilu. Habiburokhman menilai pernyataan ini seolah ingin cari panggung popularitas semata.
"Saya perlu sampaikan, kita tentu tiap hari menemui banyak sekali putusan pengadilan yang dirasa kurang cocok atau tidak benar atau tidak tepat menurut kita. Tapi dalam meresponsnya juga tentu ada jalurnya, ada fatsun-fatsunnya juga. Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap ngawur, tapi kita meresponsnya dengan ngawur," kata Habiburokhman dalam acara diskusi bertajuk 'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Waketum Gerindra ini menilai keputusan hukum perlu direspons dengan jalur hukum pula. Dia lalu menyinggung respons Mahfud terkait putusan PN Jakpus ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara hukum itu kalau keputusan hukum tentu harus dilawan secara hukum. Saya agak-agak sedih juga melihat respons berbagai pihak yang harusnya kapasitas intelektualnya bagus tapi meresponsnya itu seperti orang cari panggung saja. Ada seorang menteri ngomong pasti ada yang main, iya, Bapak Mahfud maksud saya, saya sangat sedih," kata Habiburokhman.
"Anak semester satu fakultas hukum saja tahu kalau kita menuduh kita harus bisa membuktikan. Di luar itu banyak lagi, janggal dan lain sebagainya, di luar kompetensi, ya monggo," imbuh dia.
Habiburokhman lalu menyarankan berbagai pihak agar memberikan argumentasi dalam memori banding yang diajukan oleh KPU terkait putusan itu. Menurutnya, mengeluarkan pernyataan spekulatif ke publik justru akan berbahaya.
"KPU sendiri sudah diberikan kesempatan menyampaikan eksepsi lalu sekarang banding, yang paling benar menurut saya, semua sikap dan pendapat kita, itu kita sampaikan bukan di media saja, tetapi kepada KPU, kuasa hukumnya KPU, untuk menjadi bahan memori banding. Tanpa itu semua justru bahaya," kata Habiburokhman.
"Pernyataan-pernyataan yang negatif, spekulatif, itu bahaya dan kita nggak tahu, ini aja tiba tiba, tahu-tahu ada putusan. Kita tidak waspada tiba-tiba ada putusan," lanjut dia.
Mahfud Md sebelumnya meyakini ada permainan belakang di balik putusan PN Jakpus yang memerintahkan pemilu ditunda. Dia juga menilai perkara tersebut salah kamar.
"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akta perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pengadilan militer, kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya. Iyalah pasti ada main, pasti," kata Mahfud seperti dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3).
Mahfud mengatakan putusan penundaan pemilu bukan soal independensi hakim. Putusan terkait persoalan pemilu, kata Mahfud, bukan wewenang peradilan umum.
Lihat juga Video 'Jokowi Bicara soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu':
