.webp)
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menjawab kegelisahan yang disampaikan Melki. Idham mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, pemilu akan digelar 5 tahun sekali.
"Terkait dengan isu penundaan pemilu, pasal 167 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana dijelaskan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pasal ini merupakan turunan atau merujuk pada bab 7 Pasal 22e UUD 1945, yang dimana pasal itu tidak hanya berbicara asas pemilu tapi pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali," kata Idham.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi perintah pemilu 5 tahun sekali ini adalah perintah UUD 1945, konstitusi kita, oleh karena itu saya katakan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional," sambungnya.
Idham mengatakan sejak awal pembukaan tahapan pemilu sampai saat ini, tahapan pemilu telah berjalan sesuai dengan aturan. Idham meyakini pada 14 Februari 2024, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya.
"Yang di mana pada tanggal 14 Februari 2024 nanti pemilu Indonesia baik di dalam atau di luar ini akan menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, kami sangat yakin itu, kenapa? Karena penyelenggaraan pemilu diselenggarakan 5 tahun ini tidak sekadar perintah UU pemilu, tetapi perintah dari UUD 1945," ungkap dia.
Lebih lanjut, Idham mengatakan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan antusiasme pemilih. Dia mengatakan saat ini KPU tengah melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pemilu 2024, mulai 12 Februari-14 Maret 2023.
"Tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu optimis, karena optimisme kami juga akan meningkatkan antusiasme publik atau pemilih untuk berpartisipasi di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, karena pemilu yang partisipatif tidak hanya sekedar datang ke TPS, tetapi mengikuti semua tahapan penyelenggaraan pemilu," tutur Idham.
(amw/fca)
