.webp)
Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengatakan akan mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hal mengenai penghitungan suara pada Pemilu 2024 mendatang. Dia mengusulkan agar parpol dilibatkan pada penghitungan suara.
"Jadi nanti Partai Ummat akan mengusulkan ke KPU pusat bahwa masing-masing Parpol harus ada wakilnya yang ikut menghitung," katanya kepada wartawan selepas penutupan Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
Ia menyebutkan tidak bisa begitu saja memercayakan penghitungan suara kepada KPU. Dia mencurigai, terdapat semacam manipulasi atau hal-hal yang tidak objektif oleh KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang kemarin itu lucu sekali. Kita nggak boleh ikut menghitung. Kemudian kita harus percaya ke KPU, padahal KPU itu ada semacam manipulasi hal-hal yang tidak objektif," ujarnya.
Baca juga: Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024! |
Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan mengusulkan agar setiap parpol dapat memberikan perwakilan saat penghitungan suara. Hal itu, kata amin merupakan asas dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
"Sehingga kita ingin semua partai yang ikut itu berikan satu wakilnya yang paham IT untuk ikut hitung. Karena pada dasarnya luber jurdil langsung umum bebas rahasia, tapi kalo tidak jujur adil dalam perhitungan ini semua tidak ada gunanya," pungkasnya.
Ia berharap usul tersebut dapat diterima oleh KPU.
"Karena itu mudah-mudahan, KPU akan menerima. Nah kemudian juga nanti kita ini sudah memiliki kelengkapan, seperti kita Partai Ummat ini di Jogja, punya server, punya Big Data yang akan menyimpan itu," kata dia
"Jadi nanti tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara) yang cuman 900ribu itu, masa sih, begitu selesai dihitung, akan dilaporkan ke pusat data kami. Jadi nanti kalau semisal sampai KPU ngawur, kita akan munculkan data yang kita miliki sesuai dengan keputusan final dari TPS-TPS itu, sehingga kalau busuk, akan kelihatan," tambahnya.
Ia menyinggung tekait hasil penghitungan suara yang selama ini hanya mengikuti keputusan KPU. Amien menuturkan hal tersebut tidaklah demokratis.
"Soalnya dulu kita gelap. Maunya KPU bagaimana, dimenangkan sekian, dikalahkan sekian. Ya sudah take it or leave it. Ini kan betul-betul tidak demokratis," tuturnya.
(dwr/dnu)
