.webp)
PSI Anggap Oligarki Semakin Menjadi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan akan terus mendukung sistem coblos caleg atau proporsional terbuka di Pemilu 2024. Menurutnya, pemilu proporsional tertutup atau coblos partai memunculkan oligarki partai.
"Kalau PSI, kami dari awal ingin agar terus proporsional terbuka ya tentu kan masih menunggu selanjutnya seperti apa. Karena kalau tertutup itu berarti kita akan melihat oligarki partai yang akan semakin menjadi," kata Grace pada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sistem proporsional terbuka saja sudah banyak kecurangannya. Apalagi jika sistem proporsional tertutup dilaksanakan, Ia mengatakan bahwa hal itu dapat mengancam demokrasi.
"Jadi saat ini saja dengan proporsional terbuka, seleksi saja tidak jelas. Banyak misalnya orang dekat keluarga dari petinggi partai itu mendapat posisi yang utama. Kalaupun mereka nggak dapat, orang di atasnya bisa disingkirin, dinaikin, jadi suka-sukanya banget," tuturnya.
"Apalagi kalau betul-betul proporsional tertutup, jadi mundur demokrasi kita. Kami dari awal konsisten mendukung proporsional terbuka," ujar Grace Natalie.
Fahri Sebut Tradisi Otoriter
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah memproses uji materiil UU Nomor 7/2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka atau sistem coblos nama caleg. Menurutnya, sistem proporsional tertutup merupakan tradisi otoriter.
"Harus terus terbuka, karena yang tertutup itu tradisi otoriter," ungkap Fahri kepada wartawan di kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Senin (13/2).
Fahri mengatakan partai politik seharusnya bekerja di belakang layar. Dia menyebut pejabat publiklah yang seharusnya 'berperang'.
"Yang harus bertarung ini pejabat publik, jangan partai yang bertarung, pejabat publik (malah) disuruh diam," tutur Fahri.
"Padahal partai politik tidak pernah dipilih rakyat, yang dipilih rakyat pejabat publik, yang disumpah pejabat publik," imbuhnya.
(azh/azh)
