Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait penghapusan jabatan gubernur. Menurut Said, bukan jabatan yang dihapus, melainkan mekanisme pemilihan gubernur yang harus diubah.
"Kalau gubernur nggak punya otonomi, dia kepanjangan tangan pusat sebagai kepanjangan tangan pusat ya untuk apa dipilih oleh publik, bukan untuk apa selayaknya sebagai kepanjangan tangan pusat dia cukup dipilih oleh DPRD," kata Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Said mengatakan gubernur merupakan perpanjangan dari presiden, sehingga lebih baik dipilih langsung oleh DPRD. Menurutnya, ide perubahan mekanisme pemilihan gubernur telah ada sejak dulu.
"Dulu ide awal sebenarnya sampai sekarang gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, seharusnya pemilihan itu gubernur, presiden, dipilih langsung gubernur oleh DPRD, kemudian bupati oleh rakyat, sehingga tidak semua hal bisa dipilih oleh rakyat," katanya.
"Karena faktanya sampai sekarang itu adalah gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sampai hari ini," sambungnya.
Lebih lanjut, menurutnya, tidak semua jabatan harus dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Dia menyebut yang terpenting tujuan dari pemerintah pusat sama dengan pemerintah daerah.
"Bukan soal ada apa dibalik ini, tapi kita berdasar kajian. Kajian itulah datang pada kesimpulan, selagi gubernur adalah kepanjangan tangan pusat, sebaiknya gubernur itu dipilih oleh DPRD provinsi. Sehingga tidak setiap presiden punya visi misi sendiri. Kemudian gubernur punya visi misi sendiri, bupati punya visi misi sendiri, kepala desa, punya juga," ujar dia.
"Jadi sebenarnya negara ini mau dibawa kemana? Walaupun ideologinya tetap sama, tapi seharusnya dalam praktek, ideologi sebagai bintang penuntun terhadap visi misinya presiden sampai ke tingkat desa," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman berikut
