Dua janji politik terkait Anies Baswedan diungkap dalam waktu berdekatan. Perjanjian pertama adalah antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sementara perjanjian kedua disebut antara Anies dan Sandiaga.
Perjanjian Prabowo dengan Anies-Sandi Terkait Pilpres
Keberadaan perjanjian terkait Pilpres ini awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Dia menyebut ada perjanjian terkait Pilpres yang diteken dirinya bersama Anies Baswedan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya sih commit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Penjelasan Versi Sandiaga
Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.
"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September," ungkapnya.
"Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya," imbuh Sandiaga.
Kendati demikian, Sandiaga enggan mengungkapkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memiliki salinannya.
"Perjanjiannya ditandatangani 3 pihak. saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco," ujar Sandiaga.
Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.
Janji Anies Disebut Masih Berlaku
Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak.
"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlaku tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan... Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo. Jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," kata Sandiaga.
Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.
"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.
Fadli Zon Akui Tulis Perjanjian
Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang disebut-sebut mengetahui bahkan membuat draft perjanjian soal Pilpres antara Anies dan Prabowo pun buka suara. Fadli Zon menyebut salah satu perjanjian memang benar berkaitan dengan Pilpres.
"Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu," kata Fadli Zon.
Fadli Zon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo itu memang terbentuk saat pilkada. Menurutnya, ada 7 poin dalam perjanjian tersebut.
"Ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli Zon.
Simak janji Anies lainnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':
