Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choiri atau Gus Choi bicara nasib mantan kader FPI dan HTI jika Anies Baswedan menjadi Presiden. Gus Choi mengatakan apa yang dianggap melanggar hukum pada pemerintahan saat ini, tetap akan melanggar hukum pada pemerintahan berikutnya.
"Semua yang baik kita lanjutkan dari pemerintah. Begini, itu semua yang sudah dilakukan, larangan karena melanggar hukum menurut pemerintahan sekarang, melanggar hukum ya tetap melanggar hukum, ya kan? Itu masa kita pulihkan? Melanggar hukum kok, sudah salah, final. Ya kan?" kata Gus Choi dalam Adu Perspektif yang ditayangkan detikcom, Rabu (1/2/2023).
Gus Choi meminta persoalan mantan FPI dan HTI tidak perlu diperdebatkan. Dia menyebut mantan anggota FPI dan HTI tetap boleh hidup sebagai warga negara, tapi organisasi FPI dan HTI tetap dilarang.
"Nggak usah dipertentangkan di situ, karena sudah melanggar hukum sudah selesai. Tapi mereka sebagai warga negara yang sah mereka tetap boleh hidup, boleh dipilih, memilih, mau dukung Anies mau dukung siapa mereka punya hak untuk itu. Tapi secara institusi, karena sudah terbukti ada fakta fakta hukumnya mereka diputuskan salah, dibubarkan, selesai," ucapnya.
"Artinya NasDem taat hukum, konsisten pada hukum. Loh mereka tetap bebas kan? Sebagai warga negara bebas, mau dirikan partai baru, ormas baru kan boleh, nggak ada yang dilarang. Mantan PKI boleh hidup kok, anak cucu PKI boleh hidup kok," lanjut dia.
Gus Choi juga menjelaskan bagaimana seandainya mantan kader-kader FPI dan HTI ini nantinya menuntut pemulihan dan pengembalian instusi mereka setelah Anies Baswedan terpilih jadi presiden. Dia berpandangan mereka, sebagai orang-orang baik, tidak akan merepotkan Anies Baswedan.
"Saudara-saudara kita di FPI dan HTI, mantan FPI dan mantan HTI, hak-hak pribadi mereka semua terjamin, yang dibubarkan institusinya, karena dipandang dari berbagai segi hukum oleh pemerintahan sekarang dan terbukti di pengadilan, toh mereka bisa bikin ormas yang baru, bahkan partai baru. FPI dengan singkatan yang berbeda juga hidup orangnya juga sama," jelasnya.
"Saya asumsi hak mereka orang-orang baik juga tidak akan repotkan Anies ketika jadi presiden, yang penting substansi mereka sebagai warga negara tetap punya hak hidup yang layak seperti yang lain, dan Anies memang misinya sebagaimana keinginan kita semua adalah keadilan sosial. Mereka juga harus peroleh perlakuan yang adil. Ormasnya apa? Apapun namanya, selama tak bertentangan dengan Pancasila, ini kita kan sudah komit. Lah iya, koridornya apapun ormasnya, partainya, mereka boleh dirikan asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila,"imbuhnya.
