Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sempat berbincang dengan Denny Indrayana berkaitan dengan Anies Baswedan dan Pemilu 2024. Ada sejumlah obrolan yang lantas diungkap Mahfud.
"Denny itu adik saya, junior saya, sering ke rumah, sering ke sini juga, yang terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023). Mahfud menjawab pertanyaan soal pernyataan Denny bahwa koalisi dan capres ditentukan oleh hukum.
Menurut Mahfud, salah satu yang ditanyakan Denny padanya itu terkait jadi tidaknya Pemilu 2024. Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan perintah terkait kesiapan Pemilu 2024.
"Perintah Presiden kepada saya itu menyiapkan Pemilu 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani dan Kepala BIN," ucap Mahfud.
"Siapkan Pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024, kenapa? Saya, saya Menko. Kalau Pak Mendagri untuk mengorganisasi politiknya. Bu Sri Mulyani suruh nyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan," imbuh Mahfud.
Obrolan kemudian berlanjut tentang Denny yang mengaku kepada Mahfud sudah menetapkan dukungan untuk Anies. Lalu Pak Mahfud jawab apa?
"Ya boleh saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa saya bilang. Saya dorong mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies saya jamin sepenuhnya, tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan," kata Mahfud.
Setelahnya, menurut Mahfud, pembicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan kasus Formula E di KPK. Mahfud menegaskan bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik.
"Nah di situlah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam, kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK-lah, Ketua Partai ini, ini kasusnya, saya cerita, Ketua Partai ini, ini kasusnya, ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," ucap Mahfud.
"Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu. KPK, kalau Anda mau menindak Ketua Partai, Menteri atau siapa pun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah Ketua Partai ini, ini kasusnya, Ketua Partai ini, ini kasusnya," imbuh Mahfud menegaskan.
Simak juga 'Ketum NasDem, Demokrat & PKS Bakal Teken Keputusan Usung Anies Capres':
