PPP Bicara Perlunya Ambang Batas Presiden 20% Ditinjau Ulang

ADVERTISEMENT

PPP Bicara Perlunya Ambang Batas Presiden 20% Ditinjau Ulang

Dwi Rahmawati - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 15:33 WIB
Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani hadir di acara Hoegeng Awards 2022, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Foto: Arsul Sani. (Firda/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani sepakat jika Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditinjau kembali. Tetapi kata Arsul tidak sampai diubah hingga 0 persen.

Hal itu merespons Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKN berharap parpol non-Senayan yang berlaga di pemilu bisa mengusung capres 2024.

"PPP pertama sepakat bahwa presidential threshold minimal 20 persen itu mesti ditinjau kembali, tetapi meninjau kembalinya kemudian tidak dengan meng-nol persen kan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Arsul menjelaskan alasan tak mendukung PT menjadi 0 persen. Hal ini dikhawatirkan mereka yang memiliki kekuatan uang bisa mempermainkan syarat tersebut.

"Di kota itu terlalu banyak orang punya duit, terlalu banyak oligarki yang nanti kalau 0 persen dia mengakuisisi sebuah partai, partainya belum terbukti di pemilu legislatif, tapi bisa ngusung presiden," tutur Arsul.

"Dan dengan kekuatan uangnya dia bisa mendapatkan kemenangan atau suara yang signifikan. Kita tidak mau, karena demokrasi itu di mana pun harus tercermin dalam proses-proses pembuktian," ungkapnya.

Arsul menyatakan PT 20 persen mampu membuat partai politik sesak napas. Arsul pesimis jika akan ada 4 pasangan calon capres-cawapres nantinya.

"Sekarang misalnya secara teoritis bisa 4 pasang calon, tapi saya tidak yakin gitu loh. Kalau dengan 10 persen, hemat kami itu bisa tampil 5-7 paslon nantinya ke depan. Itu sudah cukuplah memberikan ruang," kata dia.

"Kalau PPP terus ada di parlemen, kita akan perjuangkan bahwa presidential threshold akan diturunkan, supaya kita tidak sesak napas tentukan capres-cawapres," lanjutnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga 'Partai Buruh Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT