Reshuffle Kabinet Pasti atau Jokowi Masih Pikir-pikir?

Isu reshuffle kabinet menguat belakangan ini. Beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga buka suara terkait isu reshuffle kabinet tersebut. Namun, sampai saat ini, belum juga ada kabar pasti terkait isu tersebut.

Isu reshuffle kabinet ini awalnya mencuat dari pernyataan Jokowi di akhir Desember 2022 lalu. Kala itu, Jokowi melempar kode mungkin melakukan reshuffle kabinet.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi saat itu di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).

Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali memberikan gesture soal reshuffle kabinet. Dia bahkan mengangguk kepada wartawan ketika ditanya soal rencana melakukan perombakan kabinetnya.

"Ya dengar," kata Jokowi ketika ditanya apakah mendengar pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet, Senin (26/12/2022).

Jokowi mengulang kata reshuffle yang disampaikan wartawan. Dia lalu mengangguk.

"Reshuffle?" kata Jokowi sambil tersenyum dan mengangguk.

Tak cuma itu, Jokowi juga sempat tersenyum dan memberikan gestur mengangkat kedua tangan saat menjawab reshuffle kabinet. Gestur itu muncul sesaat Jokowi hendak meninggalkan lokasi. Jokowi ditanyai mengenai kisi-kisi soal reshuffle. Jokowi menjawab singkat.

"Clue nya.. ya udah," ujar Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya dengan jari ibu dan telunjuk yang menempel.

Simak respons PDIP soal reshuffle kabinet di halaman berikutnya.

PDIP Dorong Partai 'Antitesis' Jokowi Mundur

PDIP turut meramaikan persoalan reshuffle kabinet. Seakan mendukung reshuffle, PDIP bahkan menyarankan agar partai yang berseberangan dengan Jokowi angkat kaki.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi. Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," kata Hasto.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung parpol yang telah mengusung capres yang menurutnya menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Dia mendorong parpol itu menarik diri dari koalisi pemerintahan.

"Namun dalam sistem presidensial karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. Tentu saja ada suatu landasan konstitusional tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," katanya.

"Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya, ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDI Perjuangan," imbuh dia.

Respons jawaban lanjutan Jokowi soal reshuffle kabinet di halaman berikutnya.

Jokowi Kembali Respons soal Reshuffle Kabinet

Tak berhenti sampai di situ, pada awal tahun 2023, tepatnya 2 Januari 2023, Jokowi kembali memberi sinyal soal reshuffle kabinet. Dia kali ini meminta agar semua pihak menunggu saja.

"Hmm..., tunggu aja, ditunggu aja," kata Jokowi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

Saat ditanya lagi soal NasDem, Jokowi menjawab hal yang sama. "Tunggu saja," ujar Jokowi.

Jokowi Jawab Besok

Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali bersuara soal reshuffle kabinet. Jokowi saat itu menyebut reshuffle kabinet bisa saja dilakukan besok.

"Besok. Ya besok," kata Jokowi saat ditanya soal reshuffle kabinet seperti dilansir detikSumut, Kamis (5/1/2023).

Terkait apakah akan dilakukan pada Jumat (6/1) besok, Jokowi pun menjawab santai. Dia justru bercanda reshuffle bisa dilakukan kapanpun.

"Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," katanya.

Reshuffle kabinet diprediksi terjadi Januari, simak di halaman berikutnya.

Peluang Reshuffle Kabinet Terjadi Januari

Beberapa kali kode hingga jawaban disampaikan Jokowi ternyata disambut oleh Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin menilai reshuffle kabinet kemungkinan digelar bulan ini.

"Kalau dilihat gelagat-gelagat Pak Jokowi, mudah-mudahan bulan-bulan ini, pertengahan bulan atau akhir bulan. Januari," kata Ngabalin saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Ngabalin belum mengetahui pos menteri mana yang bakal direshuffle Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif seorang presiden. Namun, dia menilai bisa saja reshuffle kabinet kali ini tak hanya menyasar menteri-menteri dari NasDem.

"Belum tahu apakah NasDem atau gimana, bisa jadi partai-partai lain," kata Ngabalin.

Ngabalin menyebut Presiden Jokowi membutuhkan percepatan untuk menuntaskan program strategis nasional sehingga evaluasi memang harus dilakukan. Meski demikian, Ngabalin enggan menyebutkan sektor mana saja yang harus dievaluasi Jokowi meski, kata dia, KSP telah menyiapkan daftar laporan evaluasi.

"Yang pasti itu tentu karena sisa waktu Presiden ini kan diharapkan lebih cepat ada gerakan, ada kerja dalam menyelesaikan program-program strategis nasional. Jadi sisa waktu ini harus lebih cepat, lebih cekatan, untuk mengakhiri masa periode beliau ini agar program-program jangan sampai ada yang tertinggal," ujar Ngabalin.

"Dari evaluasi dan report yang disiapkan KSP itu semua aspek. Semua aspek kan ada tuh yang menjadi program strategis nasional Presiden. Tinggal kita tunggu kapan Bapak Presiden melihat agenda-agenda mana yang menjadi prioritas kemudian harus bisa menunjang percepatan dan langkah-langkah yang beliau kehendaki ya sudah jalan itu barang," imbuh dia.

Namun demikian, sampai saat ini reshuffle kabinet belum juga terjadi. Lantas, apakah Jokowi masih pikir-pikir soal reshuffle kabinet?