.webp)
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan kampanye di dalam masjid tidak diperbolehkan. Dia menyebut aturan itu diatur dalam Undang-undang.
"Pertama tidak boleh berkampanye di masjid. Itu Undang-undang. Kita juga DMI tidak memperkenankan itu karena sesuai Undang-undang," kata JK usai menghadiri acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu mengaku juga mengikuti pemberitaan terkait Partai Ummat yang membentangkan bendera partainya di masjid di Kota Cirebon. Dia menilai itu bukan kampanye, namun tetap saja identitas partai tak boleh dilakukan di masjid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang saya baca, Partai Ummat itu sujud syukur di masjid karena sebelumnya ditolak kemudian ternyata boleh (ikut Pemilu), tidak ada unsur kampanyenya. Kampanye itu kalau banyak orang diminta memilih itu kampanye. Tapi sekali lagi identitas-identitas partai di masjid itu nggak boleh," ujarnya.
Lebih lanjut, JK mengatakan waktu pelaksanaan ketentuan aturan tersebut masih menjadi pertentangan. Pasalnya saat ini belum memasuki masa kampanye.
"Tetapi hukum itu belum berlaku, karena belum masa kampanye. Nah Itu juga ada pertentangan, memang nggak boleh kampanye. Tapi secara material hukum belum kampanye. Ada celah-celahnya juga," ucapnya.
Sebelumnya, beredarnya foto kader Partai Ummat membentangkan bendera di sebuah masjid di Cirebon, Jawa Barat, membuat heboh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa aturan tidak membolehkan kampanye di tempat ibadah.
"Saya pikir itu sudah ada aturan bahwa tidak boleh kampanye di kantor pemerintah, di tempat-tempat ibadah dan di tempat pendidikan, itu saya kira sudah ada," kata Ma'ruf di Bogor, seperti dalam video dari Setwapres, Minggu (8/1).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Ma'ruf Amin Soroti Pengibaran Bendera Partai Ummat di Masjid':
