.webp)
Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menyampaikan analisisnya soal wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menggeser pos menteri-menteri NasDem. Hensat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dikesankan publik 'baperan' jika benar langkah tersebut dilakukan.
"Reshuffle, bila terjadi, menjadi penilaian tersendiri bagi publik di jelang masa akhirnya sebagai Presiden RI. Bila hanya NasDem (1 atau 2 atau semua) yang kena reshuffle maka ada 3 opsi kemungkinan penilaian publik," ujar Hensat mengawali analisisnya, Kamis (5/1/2023).
 Hendri Satrio. (Foto: Karin Nur Secha/detikcom) |
Hensat mengatakan penilaian publik terhadap Jokowi akan tak bagus jika me-reshuffle menteri-menteri NasDem dekat-dekat ini. Sebabnya, persepsi publik akan lekat dengan suka atau tidaknya Jokowi ke menterinya, bukan berdasarkan kinerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Jokowi dinilai baperan karena melakukan reshuffle mengikuti perasaan suka atau tidak suka bukan kinerja, sebab yang mengangkat menteri ya Presiden," katanya.
Hensat lalu menyinggung keputusan NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya di Pemilu 2024. Menurut Hensat, Jokowi menzalimi NasDem lantaran dianggap berseberangan dengannya.
"Presiden menzalimi NasDem karena NasDem dianggap berseberangan dengan Presiden karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai bacapres. Padahal ini hanyalah ritual politik 5 tahunan belaka. Lagipula, saat proses pencapresan di 2014, Anies adalah bagian penting kampanye Jokowi," kata dia.
"Semakin tercitrakan bahwa Presiden menjalankan roda pemerintahan sedang sistem menakut-nakuti kawan politik dan lawan politik. Bila berseberangan maka dipecat, padahal dalam demokrasi berbeda itu biasa. Dan ini bisa berimbas hilangnya penghormatan dari lawan dan kawan politik pada sosok Jokowi," imbuh dia.
Sebaliknya, Hensat mengatakan penilaian publik akan bagus jika reshuffle kabinet terdekat justru menambah dan mengisi semua posisi pos kementerian. Kendati demikian, Hensat mengatakan keputusan menyangkut reshuffle kembali pada pertimbangan pribadi Jokowi sebagai presiden.
"Bila Presiden justru menambah dan mengisi semua posisi maka ada 2 opsi kemungkinan penilain publik. Pertama, Jokowi menyelesaikan semua janji bagi kue politiknya di ujung masa jabatan. Kedua, Jokowi ingin dilihat dermawan bagi kawan-kawan politiknya," kata dia.
"Tapi inti dari rencana reshuffle adalah boleh dan terserah," sambungnya.
Simak juga video 'NasDem: Jokowi yang Berwenang Lakukan Reshuffle, Bukan PDIP':
