.webp)
PDIP mendesak agar Partai NasDem menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Lantas, adakah efek elektoral jika NasDem menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Jokowi?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai NasDem akan mendapatkan manfaat elektoral jika menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Jokowi. Adi mengatakan narasi kuat akan terbentuk untuk NasDem jika benar-benar berada di luar kekuasaan.
"Secara elektotal NasDem lebih baik di luar dengan membangun narasi kuat poros perubahan politik dan antitesa Jokowi. NasDem tak perlu lagi sungkan ingin berbeda dari penguasa saat ini," kata Adi saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menyebut publik sebetulnya menantikan sikap NasDem untuk mundur dari kabinet Jokowi. Dia menyebut selain mendapat perhatian publik, dukungan kelompok kritis dan anti pemerintah juga akan berada di pihak NasDem.
"Publik nunggu NasDem lantang meneriakkan perubahan politik karena rezim sekarang salah jalan. Jika itu yang dilakukan NasDem bakal disambut antusias kelompok kritis dan anti pemerintah saat ini," ujarnya.
 Foto: Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno (Dok Adi Prayitno) |
Selain itu, Adi memandang sebetulnya keberadaan NasDem sudah tidak dikehendaki oleh partai-partai pendukung Jokowi. Menurutnya, tak ada alasan lagi bagi NasDem untuk bertahan di pemerintahan.
"Lagipula, sangat terlihat NasDem sudah tak dikehendaki di koalisi. Jokowi dan elite-elite PDIP silih berganti menunjukkan gestur tak happy ke NasDem. Persis. NasDem sudah diserang secara terbuka oleh elite PDIP. Dan dipersilahkan gentle untuk mundur. Maka tak ada alasan lagi bagi NasDem untuk tak mundur karena jauh lebih terhormat dan langsung kobarkan api perubahan dari luar," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'PDIP Mau Menteri NasDem Enyah dari Kabinet, Dibalas Jawaban Santai':
Kemudian, Adi melihat sebetulnya tidak ada dampak negatif secara elektoral jika NasDem keluar dari pemerintahan. Dia beralasan sikap tegas NasDem memposisikan diri sudah ditunggu masyarakat sejak lama.
"Nyaris tak ada (dampak negatif secara elektoral). Lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Publik sejak lama nunggu NasDem lantang menggaungkan poros perubahan dengan narasi antitesa Jokowi. Ini saatnya," tutur dia.
PDIP Persilakan NasDem Mundur
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat kembali menyinggung dua menteri dari NasDem. Djarot mendorong kedua menteri itu mundur dari jabatannya di tengah isu reshuffle santer.
Djarot mulanya menyampaikan alasan kedua menteri yang bermitra dengan Komisi IV DPR itu harus dievaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai produksi pangan dalam negeri masih tidak mencukupi.
Anggota Komisi IV DPR ini lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.
"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.
"Kalau menurut hemat saya, dengan sikap-sikap seperti ini berarti NasDem ini kan sahabat baiknya Pak Jokowi, dan selalu disampaikan apapun keputusan Pak Jokowi, Partai nasDem akan menghargai karena Pak Jokowi sahabat dari Partai NasDem. Oleh karena itu, mari kita evaluasi bersama-sama, karena di dalam proses pemerintahan seperti ini, ini ada etika, ada moral," imbuhnya.
Tak hanya itu, Djarot meminta menteri-menteri NasDem agar mengundurkan diri. Dia menduga ada ketidakcocokan mereka dengan kebijakan Jokowi.
"(Alasan dorong menteri NasDem di-reshuffle) Satu, (karena) kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," lanjut Djarot.
(maa/gbr)
