.webp)
Pernyataan itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup seperti ditayangkan di akun YouTube Setpres, Rabu (21/12). "Jangan nanti kayak dulu-dulu kalau penanaman, penanaman satu miliar pohon, saya hadir sering sekali itu. Saya jamin yang ditanam itu nggak ada seribu, saya jamin lagi yang hidup tuh nggak ada yang namanya seratus nggak ada," kata Jokowi.
Jokowi lantas bicara program penanaman pohon di eranya. Jokowi menilai apa yang dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya sudah benar.
"Tapi kalau dimulai dari nursery-nya, seperti Bu Menteri KLH, ada nursery-nya di Rumpin di Bogor, berapa produksi bibitnya di situ, 12 juta, bisa dihitung, dan saya hitung 12 juta bener. Nursery center di Bali untuk urusan mangrove, berapa? 6 juta, dihitung betul-betul hamparan bibitnya itu ada 6 juta, ada ya itu bener 6 juta," kata Jokowi.
"Jangan sampai tadi judulnya kalau di backdrop-nya satu miliar, yang ditanam nggak ada seribu, yang hidup nggak ada 100. Saya pernah hitung, karena saya pernah ngitung. Nih berapa sih yang bener-bener ditanam, saya hitung," lanjutnya.
PDIP Dorong Reshuffle
PDIP mendorong pencopotan dua menteri Nasdem yakni Menteri KLH dan Menteri Pertanian. Dorongan itu diutarakan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
"Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya," kata Djarot.
"Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalausi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujarnya. (eva/gbr)
