.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem panas soal kursi menteri-menteri saat isu reshuffle kabinet muncul kembali. PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi.
Hal ini bermula saat PDIP merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
"Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya," kata Djarot.
"Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujarnya.
Respons Keras NasDem
Partai NasDem lalu merespons keras pernyataan PDIP itu. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menuding PDI Perjuangan (PDIP) hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Ali mulanya mengatakan bahwa langkah reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak Jokowi semata sebagai presiden.
"Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).
Berkaitan dengan itu, kata Ali, Jokowi pun tidak berkewajiban untuk menyampaikan ke publik soal pertimbangan kocok ulang kabinetnya. "Mengenai reshuffle, reshuffle itu kan domain Pak Jokowi. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun, ya, kan," imbuhnya.
Ali kemudian menyinggung pernyataan elite PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta kinerja menteri-menteri NasDem dievaluasi. Menurut Ali, bukan pertama kalinya menteri NasDem jadi sorotan PDIP.
"Nah pernyataan dari partai politik yang meminta untuk mengevaluasi menteri yang kebetulan dari partai NasDem saya pikir itu bukan hal yang baru ya kan," kata dia.
Ali menilai hal itu dilakukan PDIP agar NasDem di keluarkan dari koalisi pemerintahan. Namun Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.
"Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Karena saya nggak ngerti apa alasannya. Jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa, ya," kata Ali.
Lihat juga video 'Alert! Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi':
Simak selengkapnya di halaman berikut.
Selain itu, elite NasDem Irma Suryani Chaniago pun tak terima dengan pernyataan Djarot. Irma meminta Djarot tak asal bunyi atau asbun soal dua menteri NasDem itu.
"Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Karena faktanya dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma kepada wartawan, Minggu (25/12).
Irma menilai kinerja Siti Nurbaya diwarnai segudang prestasi. Irma lalu berbicara soal kebijakan yang dilakukan selama era kepemimpinan Siti.
"Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Buka mata, di era kepemimpinan Siti, kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap. Belum lagi bagaimana penanaman mangrove yang masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," Irma.
Menurut Irma, kinerja menteri-menteri sebelumnya belum ada yang sebaik Siti Nurbaya. Lantas dia meminta Djarot tak asbun soal kinerja Menteri LHK saat ini.
"Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan penerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya, memang ada menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan ha selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful sebaiknya tidak asal bunyi," kata dia.
Irma lalu membicarakan kinerja SYL. Irma mengatakan kinerja SYL justru berbeda dengan apa yang disampaikan Djarot.
"Lebih jauh lagi saya bicara tentang Mentan. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian? Soal impor beras? Djarot Saiful jangan ngomong kalau tidak by data. Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu impor karena stok beras di petani cukup. Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa yang ngotot mau impor. Dan baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan yang berkinerja baik," lanjut Irma.
Irma lantas menegaskan kembali bahwa kebijakan perombakan kabinet merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi. Namun dia meyakini Jokowi tak akan mengganti kedua menteri NasDem itu lantaran menurutnya memiliki kinerja baik.
"Kembali ke soal reshuffle, sekali lagi saya tegaskan itu hak prerogatif presiden, biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar," katanya.
"Karena masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif," lanjutnya.
Oleh karena itu, kata Irma, jika kedua menteri itu terkena reshuffle oleh Jokowi maka pertimbangannya bukan terkait kinerja. "Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus dievaluasi. Dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab yang lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden," ujarnya.
