Farhat Abbas ke DKPP, Adukan Dugaan Ketua KPU Asusila dengan Wanita Emas

Respons Ketua KPU

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan saat ini pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP. Hal itu, disampaikan Hasyim ketika ditanya perihal adanya laporan GMPG ke DKPP

"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," ujar Hasyim kepada wartawan.

Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik juga merespons soal aduan dari Farhat soal berita acara Partai Pandai tak lolos verifikasi faktual. Dia mengatakan Pemilu 2024 dapat ditunda jika terjadi kerusuhan atau bencana alam. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dalam UU Pemilu, hanya ada dua istilah yaitu pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Hal ini diatur dalam Bab XIV UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu lanjutan dapat dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Pemilu lanjutan dimulai dari tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti. Hal ini diatur dalam Pasal 431 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Idham kepada wartawan.

Kemudian, Idham mengatakan tata cara pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Menurutnya, tidak dikeluarkannya berita acara menjadi tidak masalah lantaran sudah ada dasar hukumnya.

"Proses legal drafting (PKPU Nomor 4 Tahun 2022), peraturan tersebut tidak hanya melewati waktu yang panjang, tetapi dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif," tuturnya.