Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dihitung Kembali, PPP: Tak Wakili MPR

ADVERTISEMENT

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dihitung Kembali, PPP: Tak Wakili MPR

Dwi Rahmawati - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 18:56 WIB
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi
Achmad Baidowi (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Jakarta -

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang meminta Pemilu serentak di 2024 untuk diperhitungkan kembali. Awiek menilai pendapat tersebut sah-sah saja karena bersifat pribadi.

"Ya, itu kan pendapat pribadi dari Pak Bamsoet ya, tidak mewakili institusi MPR. Ya boleh berpendapat," kata Awiek saat dimintai konfirmasi, Kamis (8/12/2022).

Awiek menilai maksud Bamsoet dihitung kembali itu terkait dampak yang dihasilkan ke depan. Ia menyebut pandangan Bamsoet sifatnya pribadi, tak mewakili institusi MPR.

"Tapi terkait dengan 'dihitung betul' itu bisa dimaknai dampaknya, kalau soal keuangan tentu silakan Kementerian Keuangan untuk menghitung kembali. Jadi saya kira itu hal yang sifatnya pendapat pribadi, boleh-boleh saja," kata dia.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bicara penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas sebelum, saat, ataupun setelah pelaksanaannya selesai. Oleh karena itu, dia meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan.

Hal itu diungkapkan Bamsoet saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12/2022). Bamsoet awalnya mendorong kinerja lembaga survei untuk terus memantau pandangan masyarakat terhadap kinerja para lembaga negara untuk dijadikan bahan evaluasi.

"Saya mendorong Poltracking untuk terus melihat keinginan masyarakat secara luas terhadap kinerja penegak hukum, lembaga-lembaga legislasi, maupun lembaga lain. Apa yang dipaparkan tadi jadi masukan dan pembelajaran bagi kita untuk perbaikan ke depan. Kita masih memiliki waktu dua taun," kata Bamsoet.

Apalagi kata Bamsoet, dalam waktu dekat akan ada perhelatan demokrasi yang terbilang besar karena semua pemilihan baik eksekutif, legislatif, hingga kepala daerah dilakukan serentak di 2024. Bamsoet lantas meminta adanya perhitungan rinci untuk mengantisipasi segala kondisi yang terjadi.

"Dan kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan dengan satu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan pemilu, dan pilkada serentak," ucapnya.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," lanjut dia.

Bamsoet meminta Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini. Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.

"Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," ujar dia.

(dwr/eva)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT