Perludem Usul Pemilu Digelar Online, Singgung Situasi Pandemi Corona

ADVERTISEMENT

Perludem Usul Pemilu Digelar Online, Singgung Situasi Pandemi Corona

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 18:46 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Foto: dok. detikcom
Jakarta -

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan perlu adanya digitalisasi dalam Pemilu 2024. Perludem mengusulkan agar dilakukan pemilu dengan sistem e-voting.

"Jadi salah satu suksesnya Pemilu di era pandemi adalah negara ini bisa menjamin aspek-aspek hukumnya, bagaimana pemilu itu bisa diselenggarakan secara digital," kata Program officer Perludem Usep Hasan Sadikin pada wartawan di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Ia menyoroti pengalaman pandemi Corona ini belum menyadarkan DPR dan pemerintah untuk menjamin hukum di tataran dunia digital. Menurutnya, jaminan hukum dalam pemilu belum ramah digital.

"Lalu juga pengalaman pandemi kita yang panjang tidak menyadarkan DPR dan pemerintah untuk mengkondisikan UU pemilu, menjamin hukum di tataran dunia digital. Padahal kita sudah punya pengalaman yang baik ya, kita sudah bisa menerima konsep online saat kita ada di mana saja (seperti menggunakan aplikasi zoom). Tapi layanan negara termasuk pemilu itu tidak dikondisikan jaminan hukumnya untuk ramah digital," tuturnya.

Sebelumnya Usep juga menyinggung tentang salah satu teknologi pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Sirekap. Menurutnya, sistem tersebut belum optimal dalam merekap hasil pemilu.

"Kemudian soal Sirekap. Ini adalah teknologi informasi pemilunya KPU yang berubah di 2024. Di tahun 2020 saat sirekap ini diuji di pilkada, ternyata hasilnya buruk. Jangankan merekap hasil, bergerak saja untuk mengambil suara langsung down servernya. Padahal pilkada itu hanya beberapa provinsi saja. Pemilu 2024 itu seluruh nasional, bukan hanya memilih satu jabatan politik tapi banyak," tuturnya.

Ia berharap agar KPU dapat menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

"Semoga KPU dengan RP 76 triliun sekian nya untuk penyelenggaraan pemilu itu fokus untuk menjamin hak politik kita melalui sistem informasi pemilunya," pungkasnya.

Simak juga Video: Sapu Hoaks Pemilu 2024 di Medsos, Meta Komunikasi dengan Pemerintah

[Gambas:Video 20detik]



(maa/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT