Panitia Acara Nusantara Bersatu, Silfester Matutina, menilai PDI Perjuangan (PDIP) salah alamat mengenai izin penggunaan Gelora Bung Karno (GBK). Dia mengatakan perizinan GBK ada di Kementerian Sekretariat Negara, bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
"Sebenarnya pengelolaan GBK itu kan, pengelola GBK sendiri dan Kementerian Sekretariat Negara buka Kementerian Olahraga. Jadi mungkin Bang Deddy sama temen-temen salah alamat nih," kata Silfester dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik bertajuk 'Gegara Capres Rambut Putih Keriput' yang disiarkan di YouTube, Rabu (30/11/2022).
Politikus PDIP Deddy Sitorus menepis Silfester. Deddy mengatakan bahwa PDIP juga sudah meminta izin kepada pengelola saat hendak menggunakan GBK untuk acara partai.
"Oh nggak dong, loh kami sudah meminta izin kepada pengelola," ujarnya.
Dedy menuturkan setelah mendapat izin dari pengelola, pihaknya lalu meminta izin kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Namun saat itu kata Deddy, Zainudin mengatakan GBK akan direnovasi sehingga tidak mendapatkan izin.
"Setelah dapat izin dari pengelola kami minta izin menpora, menpora bilang tidak bisa pak mau renov. Jadi nggak salah alamat kami," tuturnya.
Nusantara Bersatu Digelar di GBK
Seperti diketahui, relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11). Acara itu pun disorot sejumlah pihak. Acara itu diinisiasi oleh Gerakan Nusantara Bersatu.
Acara di GBK itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari PDIP. Sebab, saat itu GBK diketahui tidak boleh digunakan lantaran akan direnovasi untuk Piala Dunia U-20. PDIP bahkan mengaku juga mempunyai rencana menggelar acara di GBK namun memilih taat terhadap aturan yang dibuat Menpora Zainudin Amali.
"Bukan seperti itu ceritanya," kata Hasto saat dihubungi detikcom, Selasa (29/11/2022). Hasto menjawab pertanyaan apakah sorotan terhadap acara relawan Nusantara Bersatu ada kaitannya dengan PDIP yang tidak bisa menggelar acara di GBK.
"Ketika ada larangan dari Menpora bahwa Stadion utama GBK tidak boleh dipakai, dan hal tersebut berlaku umum, saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati, dan arahan beliau, kami langsung memindahkan rencana Peringatan HUT PDI Perjuangan ke-50 tahun depan, ke Kemayoran," ujar Hasto.
(dek/mae)
