Benny Rhamdani Minta Izin Tempur ke Jokowi, PPP Bicara Resiko Keterbelahan

ADVERTISEMENT

Benny Rhamdani Minta Izin Tempur ke Jokowi, PPP Bicara Resiko Keterbelahan

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 11:11 WIB
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani
Foto: Dwi Rahmawati/detikcom
Jakarta -

Potongan video Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang meminta izin tempur ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi sorotan. Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengingatkan bahwa sikap Benny Rhamdani beresiko memperlebar keterbelahan atau perpecahan.

"PPP berpendapat lebih baik semua elemen pendukung Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, baik yang ada di parpol koalisi maupun kelompok relawan, untuk menggelorakan sikap menyatukan semua elemen masyarakat, termasuk terhadap mereka yang masih terus mengembangkan sikap berseberangan terhadap pemerintahan ini," kata Arsul, Selasa (29/11/2022).

Arsul menilai menyikapi pihak berseberangan dengan secara tidak proporsional justru memperlebar keterbelahan di masyarakat. Menurutnya, respons yang dilakukan pemerintah seharusnya menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi.

"Sikap berseberangan yang kadang memang tidak proporsional tidak perlu dihadapi dengan sikap yang tidak proporsional juga, karena alih-alih menyelesaikan masalah keterbelahan, tapi memperlebar keterbelahan. Respons yang harus ditunjukkan seyogyanya terukur, lebih menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi dan bukan dengan kesiapan beradu fisik dan kekuatan," katanya.

Arsul lalu mengajak berbagai elemen pendukung Jokowi agar menjaga kondisivitas di masyarakat. Dia menyinggung tingkat kepuasan publik terhada kinerja Jokowi yang cenderung tinggi di masyarakat.

"PPP mengajak semua elemen pendukung Pak Jokowi agar menjaga sisa masa pemerintahan ini dengan kondusivitas kehidupan bermasyarakat kita, merespons seperlunya dengan baik terhadap mereka yang disebut kelompok yang keterlaluan," kata Arsul.

"Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini menunjukkan bahwa yang bersikap berseberangan secara tidak proporsional itu tidak laku pada mayoritas rakyat kita," imbuh Arsul.

Simak pernyataan Benny Rhamdani di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT