Senior PDIP Bicara Kans NasDem Jadi Oposisi Gegara Abstain Revisi UU IKN

ADVERTISEMENT

Senior PDIP Bicara Kans NasDem Jadi Oposisi Gegara Abstain Revisi UU IKN

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 26 Nov 2022 07:15 WIB
wakil ketua F-PDIP Hendrawan Supratikno
Hendrawan Supratikno. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Fraksi Partai NasDem DPR memilih abstain terkait revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2023. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai sikap NasDem tak dapat disimpulkan sebagai sikap final.

"Jangan menyimpulkan isi buku hanya dengan melihat warna sampulnya. Jangan melihat sebuah putusan sebagai pendirian yang permanen," kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (25/11/2022).

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP ini menilai dinamika politik nasional akan semakin jelas terkait NasDem. Hendrawan menyinggung soal arah dan aspirasi ke depan.

"Ke depan kita akan menyaksikan dinamika yang lebih jelas dan terbuka. Orientasi dan aspirasi parpol akan lebih mengerucut," ujarnya.

Apakah artinya akan ada pihak dari koalisi Jokowi loncat ke kubu oposisi? Hendrawan menyebut segala kemungkinan bisa terjadi.

"Jangan mematikan kemungkinan. Semua masih serba mungkin. Salah satu seni politik adalah manajemen harapan dan isyarat," imbuhnya.

Fraksi Partai NasDem DPR sebelumnya memilih abstain saat revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ketua Fraksi NasDem DPR RI Roberth Rouw membeberkan alasan NasDem abstain.

"Oh iya kan belum di paripurna, memang sengaja kita abstain dulu. Kenapa? Itu UU IKN kan baru kita sahkan kemarin belum lama, kamu itung berapa bulan itu IKN. Maka kami ingin mengkaji dulu lebih baik agar kami berikan pandangan di paripurna nanti," ujar Roberth saat dihubungi, Kamis (24/11).

Dia mengatakan NasDem abstain agar RUU IKN menjadi pembelajaran bagi kader. Selain itu, Roberth mengatakan Fraksi NasDem DPR tidak ingin semena-mena dalam mengambil keputusan.

"Kita abstain dulu deh, kita lihat dulu, kita lapor dulu karena kita ini kepanjangan tangan dari partai jangan kita seenak-enaknya ya kan di fraksi kita juga harus lapor ke DPP untuk bersama minta petunjuk dari sana ini seperti ini," jelas Roberth.

Simak Video 'Buru-buru UU IKN Diteken, Kini Minta Direvisi':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT