.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons wacana soal isu nomor urut parpol masuk ke rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu. Tito mengatakan jika hal tersebut disepakati, maka pemerintah bakal mengikuti.
"Iya bukan substantif, tapi kalau memang disepakati KPU, Bawaslu, DKPP, DPR kenapa juga pemerintah nggak sepakat. Pendapat saya baik juga," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Isu nomor urut parpol yang dimaksud yakni nomor urut partai politik 2019 tidak diundi lagi untuk 2024 seperti usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut usulan Megawati ini sudah disepakati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembali ke Tito, dia mengatakan isu nomor urut parpol masuk perppu pemilu masih bersifat teknis. Pemerintah, kata dia, juga harus membicarakan isu ini.
"Itu kan baru di tingkat teknis, tapi kan saya nanti harus membicarakan di tingkat pemerintah juga," kata dia.
Target Perppu Akhir Tahun
DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Papua Barat Daya kini telah sah menjadi UU. Mendagri menyebut, tahapan selanjutnya, yakni mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kita akan mengeluarkan Perppu sesegera mungkin. Lalu dilanjutkan pelantikan penjabat gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Dan setelah itu Perppu setelah diundangkan dan kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan," kata Tito.
Tito menyebut rampungnya Perppu perlu dipercepat lantaran bakal mengakomodir 4 daerah otonomi baru (DOB). Nantinya, juga akan dikoordinasikan dengan lembaga seperti KPU, Bawaslu.
"Ini harus cepat dilakukan karena KPU sedang menyusun tahapan. jangan sampai ada tahapan yang terganggu karena keterlambatan kita dalam menjalankan proses ini. Kita harus bekerja dengan sangat keras," kata Tito.
Ia menegaskan jika Perppu tersebut akan rampung akhir tahun. Bahkan, batas maksimal dikatakan selesai awal bulan Desember.
"Harus (target akhir tahun selesai). Bahkan target kita akhir bulan ini atau awal Desember. Paling lama awal Desember," katanya.
Simak video 'Gerindra Dukung Perppu Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024 Tak Diubah':
