KPU Pastikan Tak Ada Politisasi soal Keserentakan Masa Akhir Jabatan Pengurus

ADVERTISEMENT

KPU Pastikan Tak Ada Politisasi soal Keserentakan Masa Akhir Jabatan Pengurus

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Sabtu, 05 Nov 2022 20:38 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari (Karin NS/detikcom)
Foto: Ketua KPU Hasyim Asyari (Karin NS/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbicara soal wacana keserentakan masa akhir jabatan pengurus KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjelang pemilu serentak 2024. Hasyim memastikan tak ada potensi terjadinya politisasi dalam proses rekrutmen pengurus baru.

"Kalau soal apakah ini ada politisasi, saya kira nggak. Rekrutmen anggota KPU di provinsi, wewenangnya diberi kepada KPU pusat," kata Hasyim usai mengunjungi Kantor KPU Provinsi Bali, Sabtu (5/11/2022).

Hasyim menekankan proses rekrutmen para anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota di periode baru nantinya akan dilakukan secara langsung oleh KPU RI. Haysim merujuk pada UU Pemilu bahwa proses penentuan anggota KPU harus dengan pertimbangan yang netral dan profesional.

"KPU pusat yang memutuskan untuk melakukan seleksi tim pemilihan baik untuk anggota KPU provinsi, kabupaten/kota. Keputusan profil anggota KPU kota/kabupaten, provinsi menurut UU nomor 7 tahun 2017 itu ditentukan oleh KPU pusat wewenang," ujarnya.

"Kalau dilihat di UU, pertimbangan yang ada, kategorisasinya kan kalau dilihat di UU, satu harus netral, bukan anggota parpol, kemudian profesional. Nah, profesional, yang dijadikan tolak ukuran kan punya kompetensi. Kompetensi ini kan basisnya dua, pertama pengetahuan, dua pengalaman," lanjutnya.

Hasyim memastikan akan ada pertimbangkan mendalam terkait rekam jejak para calon anggota KPU di periode yang baru. Sehingga dia menegaskan tidak akan ada politisasi.

"Tentu kami akan mempertimbangkan teman-teman yang misalkan baru satu periode, profesionalismenya tidak terganggu selama menjadi anggota KPU periode ini. Ketika mendaftar (di periode baru usai masa jabatan berakhir serentak) kan punya poin-poin penilaian, ada kredit poinnya yang itu. Jadi, saya kira apabila ada pandangan politisasi, itu berlebihan," katanya.

(fca/eva)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT