.webp)
Pernyataan-pernyataan soal pencapresan oleh elite-elite PDI Perjuangan (PDIP) baru-baru ini berujung sanksi lisan hingga 'peringatan keras dan terakhir'. PDIP memang punya aturan ketat terkait pencapresan, 'kader banteng' tak boleh sembarang bicara isu itu dan harus patuh menanti keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Dalam catatan detikcom, ada tiga pihak yang disanksi PDIP terkait isu pencapresan. Pihak pertama adalah Wakil Rakyat PDIP pendukung Puan Maharani yang menamai dirinya 'Dewan Kolonel'. Para Dewan Kolonel ini disanksi 'peringatan keras dan terakhir'.
Pihak kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang disanksi 'teguran lisan' karena pernyataannya 'siap nyapres' dalam wawancara di salah satu televisi nasional. "Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar dikutip dari wawancara di BTV.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam wawancara itu, Ganjar juga bicara soal dirinya sudah menjadi anggota partai sejak tahun 1990-an, saat PDI Perjuangan masih bernama PDI. "Bahkan sejak mahasiswa, masih PDI. Setelah itu berganti PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 90-an, maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap," lanjut Ganjar.
Pihak ketiga adalah Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo atau yang biasa disapa FX Rudy. Dia disanksi 'peringatan keras dan terakhir' karena pernyataannya mendukung Ganjar menjadi capres PDIP.
Ketiga pihak itu disanksi karena PDIP memberi mandat hanya kepada Megawati untuk memutuskan capres dan cawapres PDIP. Kader PDIP, terutama para pemegang jabatan partai dan pejabat publik, diharapkan satu barisan mengikuti menunggu keputusan Megawati.
Nah, soal sanksi untuk Ganjar, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali bertanya kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Bambang 'Pacul' Wuryanto soal 'apa yang salah' dari jawaban Ganjar. Hal itu ditanyakan Effendi berulang kali dalam acara Adu Perspektif yang digelar detikcom X Total Politik, Kamis (3/11).
Bambang merespons santai. Dia lalu bicara soal tradisi panjang PDIP, yaitu seharusnya seluruh senior struktural sadar atau memiliki "roso" mengenai prinsip berkomunikasi berakar ke bawah, menganyam ke samping, dan berpucuk ke atas. Bambang Pacul menekankan, tidak seharusnya siapapun menjawab seperti itu sebelum ada keputusan atau perintah Ketua Umum.
"Saya sekarang paham maksud, Mas Bambang. Jadi kalau Ganjar Pranowo menjawab dengan menggunakan lima kata tambahan, maka harusnya jawaban Ganjar tidak akan mendapat teguran apapun. Artinya tidak akan menimbulkan multi tafsir," kata Effendi merespons jawaban Bambang.
Kelima kata tersebut menurut Effendi Gazali adalah: "Kala (ketika) ada perintah Ketua Umum." Jadi lengkapnya, kata Effendi, seharusnya Ganjar Pranowo menjawab ketika ditanya wartawan atau siapa saja: "Kala (ketika) ada perintah Ketua Umum, untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap."
Bambang tertawa kecil merespons Effendi. Namun demikian, dia mengamini kesimpulan Effendi.
"Itu menurut Profesor Effendi Gazali yang saya amini. Kalau nanti dianggap salah oleh Ibu Ketua Umum, saya siap terima salah," ujar Bambang.
(tor/gbr)
