.webp)
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang mewanti-wanti rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies Baswedan. Herzaky yakin bahwa koalisi 3 partai itu tidak akan batal.
Herzaky mengatakan Demokrat, NasDem dan PKS dipersatukan oleh semangat yang sama yakni ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, diskusi secara intensif dan detail pun terus berlangsung membicarakan mengenai program-program perubahan, perbaikan hingga strategi pemenangan yang efektif.
"Jadi banyak yang didiskusikan karena kita ingin bener-bener bisa mewujudkan kemenangan di Pilpres 2024. Kita ingin membangun pondasi yang kokoh dan kukuh untuk koalisi ini. Sehingga tidak mudah diombang ambing, diintervensi ataupun dipecah belah dalam perjalanannya," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rangkaian diskusi Demokrat dengan NasDem dan PKS tentu juga tak lepas dari pembahasan mengenai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Mulai dari kriteria hingga mekanisme penentuan namanya dibicarakan secara detail.
"Ya namanya kita punya niat baik, punya tujuan baik, ya ada perbedaan pendapat wajar saja, itulah indahnya dan dinamika dalam berkoalisi. Karena kami 3 partai ini saling menghormati satu sama lain, saling sejajar, saling setara. Sehingga bebas untuk saling menyampaikan pendapat, pemikiran dan juga aspirasi dari masing-masing konstituen kami. Di sinilah kemudian kita mencari titik temu, mencari kesepakatan," ucapnya.
Herzaky menilai untuk mencari kesepakatan itulah yang membutuhkan waktu. Namun, ia menegaskan bahwa koalisi Demokrat, NasDem dan PKS terus dibangun dan diperjuangkan demi menjaga harapan masyarakat Indonesia akan perubahan.
"Sampai dengan saat ini kami akan fokus membangun koalisi ini dan mewujudkannya, toh tinggal sedikit lagi kok, nggak akan banyak lagi dan bagaimanapun kita mencermati besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap kami, terhadap teman-teman calon koalisi ini," ujarnya.
"Sehingga harapan ini akan kami jaga asanya, karena bagaimanapun angin perubahan ini terus berembus dan kita akan terus konsisten memperjuangkannya," tambahnya.
Perjuangakan AHY
"Munculnya nama-nama kader utama partai politik atau ketua umum partai pada kontestasi kepemimpinan baik di level nasional maupun di daerah sah-sah saja dan memang sudah semestinya seperti itu," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).
Kamhar menilai munculnya sejumlah nama kader partai pada kontestasi kepemimpinan nasional dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, hal itu juga sebagai pertanda bahwa partai politik menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
"Jadi jika partai politik kemudian mengajukan kader terbaiknya pada kontestasi kepemimpinan nasional, itu menjadi imperatif atau keniscayaan. Ini sekaligus sebagai proses dan tanda bahwa partai politik semakin berdaya dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya," jelas Kamhar.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: NasDem Tak Masalah Saat Ini Pemilihnya Lebih Suka Ganjar-Prabowo
Oleh karena itu, Kamhar menilai sah-sah saja jika Demokrat mengajukan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan PKS mengajukan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai bakal cawapres Anies. Namun demikian, NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan wakilnya.
"Jadi jika kemudian PKS mengajukan Kang Aher, Partai Demokrat mengajukan Mas Ketum AHY sebagai calon pendamping Mas Anies, sah-sah saja, termasuk NasDem. Namun kita ketahui bersama bahwa NesDem telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk menentukan wakilnya," ujar Kamhar.
Kamhar menekankan pentingnya asas kesetaraan yang dibangun dalam kerja sama politik. Dia menilai tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kerja sama politik.
"Penting sebagai asas bahwa kerjasama dalam politik atau koalisi sebagai interaksi rasional tindakan bertujuan mestilah dibangun di atas asas kesetaraan. Dalam relasi yang setara, tak ada pihak yang dipaksa atau terpaksa. Keputusan diambil atas kesepahaman dan kesepakatan bersama," ucap Kamhar.
"Jadi tak boleh ada pihak yang merasa di atas atau lebih tinggi dari yang lain, itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang menjadi asas kerjasama politik," sambungnya.
(fas/idn)
