Bawaslu Gandeng Komnas HAM Cegah Pelanggaran HAM di Pemilu 2024

ADVERTISEMENT

Bawaslu Gandeng Komnas HAM Cegah Pelanggaran HAM di Pemilu 2024

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 25 Okt 2022 10:38 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Kantor Bawaslu. (Foto: Zunita Putri/detikcom)
Jakarta -

Bawaslu memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu menjalin koordinasi dengan Komnas HAM terkait ini.

"Dalam konteks pencegahan HAM, Bawaslu akan melakukan koordinasi untuk memastikan pelanggaran HAM dalam Pemilu tidak terjadi," ujar Anggota Bawaslu RI Puadi dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

"Bawaslu juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dalam pemilu," lanjutnya.

Dalam menerapkan penindakan, Bawaslu akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menangani pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Puadi mengatakan sejumlah potensi pelanggaran HAM dalam pemilu biasanya terjadi pada pemenuhan hak memilih dari kelompok rentan. Dia mencontohkan, misalnya rentan dialami oleh penyandang disabilitas yang hingga saat ini masih terkendala stigma bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk memilih.

"Sedangkan masyarakat adat juga mengalami persoalan hak memilih yang tidak terpenuhi dikarenakan belum memiliki e-KTP sebagai syarat pemilih. Bawaslu akan menindak dengan ketentuan pidana pemilu bagi siapa saja yang menghalang-halangi," katanya.

Selain itu, Puadi juga menyoroti kerentanan penyebaran hoaks yang dapat berujung pada terjadinya pelanggaran HAM. Menurutnya, belum ada pengaturan ihwal ini secara eksplisit dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Dalam pengalaman tersebut, hoaks diproduksi dan disebarkan dengan tujuan menjatuhkan karakter lawan," kata Puadi.

"Secara eksplisit tidak terdapat norma dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 1/2015 tentang Pilkada yang telah diubah menjadi UU 10/2016 beserta perubahannya yang mengatur adanya larangan menyebar berita bohong. Namun demikian terdapat ketentuan larangan dalam kampanye, yaitu Pasal 280 UU Pemilu dan Pasal 187 ayat (2) UU Pemilihan," sambungnya.

(ain/fca)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT