.webp)
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Mengawati Soekarnoputri memberikan pesan terbaru usai muncul 'Dewan Kolonel' yang mendukung Puan Maharani maju Pilpres 2024. Megawati minta kadernya untuk tidak grusak grusuk terkait capres 2024.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat acara 'Turnamen Bulutangkis Persahabatan', Lapangan Bulutangkis GBK Arena, Jakarta, Minggu (25/10). Hasto mengatakan kader PDIP harus memiliki kesadaran revolusioner.
"Partai menegakkan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres arahan Bu Ketum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak-grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat, momentum sesuai suasana kebatinan rakyat, Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Megawati sempat memberikan peringatan keras melalui surat. Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10), surat peringatan keras DPP PDIP ke 'Dewan Kolonel' tertanggal 5 Oktober 2022 tertulis 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'. PDIP menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Hasto mengatakan penegasan khusus oleh Megawati itu meminta agar semua kader tidak grusak-grusuk terkait dengan Pilpres. Dia menyebut dalam pesan itu disampaikan jika akan ada momen tepat untuk mendeklarasaikan capres.
"Tadi pagi Bu Mega memberikan penegasan khusus, saya akan bacakan ya, supaya lebih enak. 'Berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader kesabaran revolusioner. Jangan grusak-grusuk. Nanti pada saatnya, pada momentum yang tepat akan dideklarasikan," ujarnya.
Megawati, kata Hasto, juga meminta kader PDIP untuk fokus bergerak bersama rakyat. Kader PDIP diminta untuk tidak terprovokasi dengan gaungan Pilpres di luar.
"Sabar jangan terpengaruh oleh berbagai hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. Dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat. Seluruh kader partai jangan diam diri, terus turun membantu rakyat'. Ini pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri tadi pagi melalui saya," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan teguran keras tidak hanya diberikan kepada Dewan Kolonel. Dia mengatakan bahwa teguran juga akan diberikan kepada kader yang menyatakan dukungan capres.
"Jadi tidak semua terutama yang menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media, yang kemudian itu menimbulkan berbagai isu yang tidak perlu. Sementara fokus dari partai adalah turun ke bawah membantu rakyat," ungkapnya.
Dalam surat teguran itu juga menekankan bahwa pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyatakan pembentukan 'Dewan Kolonel' melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar. Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
PDIP meminta kadernya yang ditugaskan dalam lembaga legislasi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. PDIP lantas mengutip Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar Juncto Pasal 7 ayat 1 anggaran dasar rumah tangga partai terkait tugas anggota partai di legislasi.
Dalam aturan itu berbunyi, 'Anggota partai di lembaga legislasi harus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan DPP untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara, dan partai'.
(dek/dek)
