.webp)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, bicara soal teguran keras yang dilayangkan kepada Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani untuk maju Pilpres 2024. Hasto mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Partai menegakkan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres arahan Bu Ketum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak-grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat, momentum sesuai suasana kebatinan rakyat, Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto di acara 'Turnamen Bulutangkis Persahabatan', Lapangan Bulutangkis GBK Arena, Jakarta, Minggu (25/10/2022).
Hasto mengatakan Megawati telah memberikan penegasan khusus terhadap kader PDIP. Megawati meminta agar semua kader tidak grusak-grusuk terkait dengan Pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tadi pagi Bu Mega memberikan penegasan khusus, saya akan bacakan ya, supaya lebih enak. 'Berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader kesabaran revolusioner. Jangan grusak-grusuk. Nanti pada saatnya, pada momentum yang tepat akan dideklarasikan," ujarnya.
Megawati, kata Hasto, juga meminta kader PDIP untuk fokus bergerak bersama rakyat. Kader PDIP diminta untuk tidak terprovokasi dengan gaungan Pilpres di luar.
"Sabar jangan terpengaruh oleh berbagai hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. Dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat. Seluruh kader partai jangan diam diri, terus turun membantu rakyat'. Ini pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri tadi pagi melalui saya," katanya.
Hasto melanjutkan, teguran keras tidak hanya diberikan kepada Dewan Kolonel. Dia mengatakan bahwa teguran juga akan diberikan kepada kader yang menyatakan dukungan capres.
"Jadi tidak semua terutama yang menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media, yang kemudian itu menimbulkan berbagai isu yang tidak perlu. Sementara fokus dari partai adalah turun ke bawah membantu rakyat," ungkapnya.
Sebelumnya, PDIP memberikan peringatan keras kepada 'Dewan Kolonel'. PDIP menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10), surat peringatan keras DPP PDIP ke 'Dewan Kolonel' tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'.
Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
Selain itu, surat tersebut menekankan bahwa pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyatakan pembentukan 'Dewan Kolonel' melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar. Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
PDIP meminta kadernya yang ditugaskan dalam lembaga legislasi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. PDIP lantas mengutip Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar Juncto Pasal 7 ayat 1 anggaran dasar rumah tangga partai terkait tugas anggota partai di legislasi.
Dalam aturan itu berbunyi, 'Anggota partai di lembaga legislasi harus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan DPP untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara, dan partai'.
Simak Video 'Hasto Singgung Etika NasDem Deklarasikan Anies':
