Perlawanan Zulfan Lindan

Lebih lanjut, Zulfan menegaskan memiliki hak bicara. Dia menyebut selama ini dirinya tak pernah berbicara atas nama pengurus NasDem.

"Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka. Selain itu pun selama ini saya tidak pernah atas nama pengurus. Bagi saya kebebasan adalah hak asasi manusia," katanya.

Zulfan Ngaku Tahu Dinonaktifkan dari Medsos

Zulfan mengaku mengetahui surat penonaktifan dari kepengurusan NasDem berasal dari media sosial. Zulfan menilai mekanisme penonaktifan yang dilakukan DPP NasDem salah secara etika.

"Berkaitan dengan surat DPP yang dikirimkan kepada saya dan itu pun secara etika sangat salah karena saya menerima surat itu dari kawan-kawan media sosial, bukan dari DPP," kata mantan anggota DPR RI itu.

Terkait persoalan dirinya rangkap jabatan sebagai pengurus parpol dan komisaris BUMN, Zulfan menerangkan sudah mundur dari kepengurusan DPP NasDem sejak 2020 sesaat dia jadi pejabat BUMN.

"Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa sejak tahun 2020 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP NasDem karena pada tahun yang sama saya ditetapkan sebagai wakil komisaris utama PT Jasa Marga yang merupakan syarat saya harus mengundurkan diri dari pengurus Partai NasDem," ujarnya.

Atas hal tersebut, Zulfan tak memusingkan surat yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh itu. "Jadi buat saya menanggapi surat itu biasa-biasa saja. Bisa saja saya anggapkan nggak ada artinya lah surat itu," imbuhnya.

Selengkapnya di halaman berikutnya