.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) halu karena menyatakan rakyat hidup lebih baik di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Partai Demokrat menyindir soal 'kapan lagi bisa gunting pita'.
"Lebih baik fokus saja bekerja yang memberikan manfaat untuk rakyat, jangan sibuk memikirkan kapan lagi bisa gunting pita," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10/2022).
Herzaky menyebut rakyatlah yang menyampaikan kalau pemerintahan SBY lebih baik dibandingkan saat ini. Herzaky menyebut harga bahan pokok saat ini terus mengalami kenaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat yang menyampaikan ke kami, kalau pemerintahan era SBY dan Demokrat banyak yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Harga-harga kebutuhan pokok naik terus sekarang, belum lagi listrik, gas, bensin juga ikut berkejaran naik, sedangkan gaji PNS, TNI, Polri naiknya jarang, baru 2 kali selama era Jokowi ini, dan itu pun kisaran 5 persen naiknya," ujarnya.
Herzaky mengaku juga mengecek pernyataan tentang pemerintahan SBY yang disebutnya dari rakyat. Menurut Herzaky, data-data yang diperiksa Demokrat menguatkan pernyataan yang disebutnya dari rakyat itu.
"Pas kami cek datanya, benar juga, di era Pak SBY selama 10 tahun memimpin di 2004-2014, gaji PNS, anggota TNI, Polri, naik 9 kali, hampir tiap tahun, dan kenaikannya sempat berkisar 15-19 persen di lima tahun pertama. Tinggi sekali kenaikan gajinya di era SBY dibandingkan era Jokowi saat ini," kata dia.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini mengatakan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata meningkat 10,4 persen tiap tahun di era SBY, jauh dari pemerintahan Jokowi yang disebutnya hanya 4,6 persen per tahun. Data ini, kata Herzaky, ialah data Bank Dunia.
Soal kemiskinan, Herzaky menyebut pemerintahan SBY selama 10 tahun berhasil membawa 8,42 juta jiwa penduduk lepas dari kemiskinan atau 842 ribu penduduk miskin tiap tahunnya. Jokowi, kata dia, dalam lima tahun pertama sebelum pandemi, menurunkan 2,93 juta jiwa penduduk miskin atau rata-rata hanya 586 ribu jiwa per tahunnya. "Kelihatan kan mana yang lebih baik? Belum kalau kita buka data pascapandemi," ujar Herzaky.
Herzaky juga mengungkit era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, SBY bisa menurunkan jumlah penduduk miskin setelah pemerintahan dari Megawati beralih kepadanya.
"Bayangkan, dapat warisan 36,15 juta jiwa penduduk miskin dari era Ibu Mega tahun 2004, dengan keberpihakan Pemerintahan SBY kepada rakyat, jumlah penduduk miskin bisa turun hingga 27,72 juta jiwa pada tahun 2014. Sedangkan Jokowi selama lima tahun sebelum pandemi saja, hanya mampu menurunkan kemiskinan menjadi 24,79 juta jiwa di 2019," kata dia.
Herzaky mengaku bingung soal data pengangguran yang diungkit Said Abdullah. Dia mengaku heran Said Abdullah bangka dengan angka pengangguran yang turun di lima tahun era Jokowi. Said sebelumnya menyebut angka pengangguran pada 2014 mencapai 7,24 juta jiwa kemudian turun menjadi 7,1 juta jiwa di 2019.
"Lah, Pak SBY selama 10 tahun berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 3,01 juta jiwa, alias 301 ribu per tahunnya. Rata-rata 301 ribu era SBY yang tidak lagi menganggur dibandingkan 28 ribu era Jokowi per tahunnya, itu lebih tinggi mana, ya?" ujar Herzaky.
Herzaky mengatakan pendapatan per kapita era SBY dan Demokrat berkuasa selama 10 tahun juga meningkat drastis dari USD 1.150 di tahun 2004 menjadi USD 3.491. Herzaky menyebut angka ini naik 3 kali lipat dan membandingkannya dengan delapan tahun Jokowi berkuasa yang menurutnya hanya menaikkannya menjadi USD 4.349.
"Yang perlu digarisbawahi, semua kesuksesan ini diwujudkan pemerintahan SBY dengan warisan APBN yang minim dari pemerintahan Megawati sebesar Rp 427 T," kata Herzaky.
"Namun, berkat keseriusan dan fokus bekerja untuk rakyat, pada 2014 pemerintahan SBY bukan hanya sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mewariskan APBN kepada pemerintahan Jokowi sebesar Rp 1.876,9 T, alias 4 kali lipat dibandingkan era Mega. Era Jokowi, tahun 2022 ini, APBN jangankan naik 4 kali lipat, naik 2 kali lipat saja tidak mampu," imbuh dia.
Soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dia mengaku heran Said Abdullah membanggakan capaian era Presiden Jokowi. IPK era SBY, kata dia, bisa mencapai angka 34 selama 10 tahun pemerintahan dari sebelumnya 20 di era Megawati.
"Sangat disayangkan dan menyedihkan, kualitas senior elite parpol penguasa, pendukung pemerintah sekarang, apalagi anggota parlemen yang terhormat, sampai memberikan pernyataan dan mengutip data layaknya buzzer. Tidak melihat data secara utuh dan hanya memotong-motong data agar terlihat bagus prestasinya, padahal tidak demikian kenyataannya," kata Herzaky.
Menurut dia, Said Abdullah harusnya bisa menjadi teladan bagi politikus muda. Dia mengkritik data-data yang disampaikan Said Abdullah.
"Semoga senior-senior elite pemerintah lainnya lebih fokus membantu Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat. Mewariskan pembangunan yang memberikan fundamental kuat untuk pemerintahan selanjutnya, seperti yang dilakukan pemerintahan SBY, pemerintahan Mega, dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bagaimanapun, pembangunan memang harus berkelanjutan dan memberikan perubahan berupa manfaat untuk rakyat. Bukan untuk elite," katanya.
Simak Video 'AHY: Masyarakat Hidup Lebih Sejahtera Era SBY':
