.webp)
Elite PDI Perjuangan (PDIP) menyindir 'biru lepas dari Jokowi' setelah Partai NasDem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal calon presiden (capres) 2024. Partai NasDem yang identik dengan nuansa biru tersulut dengan sindiran biru lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyindir soal 'biru' yang lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Minggu (9/10), PDIP menggelar Talkshow HUT ke-77 TNI Adalah Kita dengan sejumlah narasumber.
Sebelum acara diskusi, Hasto memamerkan lukisan pertempuran 10 November yang ada di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut dulunya pejuang menyobek bagian biru dari bendera belanda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menyinggung peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Hasto lalu mengaitkan warna biru di bendera tersebut dengan 'biru' di masa kini.
Dikonfirmasi setelah acara, Hasto menjelaskan lagi terkait peristiwa 10 November di mana biru dari bagian bendera Belanda disobek. Dia lalu menyinggung 'biru' di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," terangnya.
Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut arah pembicaraan itu Hasto enggan menjawabnya. Dia menyebut pernyataannya itu mengarah kepada perspektif historis yang diharap menginspirasi zaman sekarang dan merancang masa depan.
 Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Dok. PDIP) |
"Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," tutup Hasto.
Partai NasDem yang identik dengan warna biru menanggapi pernyataan Hasto tersebut. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai ada klaim yang tak berdasar dari pernyataan Hasto.
"Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu," kata Willy saat dihubungi, Minggu (9/10).
Willy menyayangkan diskursus politik nasional yang menurutnya diidentifikasi hanya di tataran permukaan. Willy menegaskan pihaknya selalu segaris dengan arahan Jokowi sebagai parpol pendukung Jokowi saat pilpres lalu.
Lihat juga Video: PDIP Sebut Parpol Koalisi Jokowi yang Usung Anies Kontradiksi
"Kasihan politik kita ini, selalu diidentifikasi dengan soal-soal permukaan semacam itu. Apa Partai NasDem mengambil kebijakan yang tidak searah dengan Presiden, dalam kabinet. Sejauh ini menteri-menteri NasDem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap NasDem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!" katanya.
Willy lantas mempertanyakan basis argumentasi yang membuat parpolnya disebut-sebut beda barisan dengan pemerintahan saat ini. Menurutnya, terlalu kerdil jika ada pihak yang memandang NasDem keluar dari pemerintahan Jokowi usai mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Jadi, atas dasar apa NasDem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdillah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya," lanjut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Willy mengajak semua pihak membangun kehidupan politik yang sehat. Willy pun mengungkit suatu pandangan dari Bung Karno, tokoh yang identik dengan PDIP.
"Saya mengajak, marilah kita bangun suasana kehidupan politik yang sehat dan mencerdaskan. Jangan seolah-olah politik itu cuma jatah menteri. Kalau kata Bung Karno, itu politik rendahan namanya. Politik lebih dari itu. Politik adalah tentang gagasan dan tawaran kepada publik," katanya.
NasDem Tantang PDIP Umumkan Capres
Elite NasDem Bestari Barus menilai ucapan Hasto Kristiyanto gagal paham dengan posisi NasDem selama ini di pemerintahan Jokowi. Bestari menantang PDIP mengumumkan capres untuk PIlpres 2024.
"Jika yang dimaksudkan Hasto 'biru' itu adalah NasDem, maka patut disayangkan bahwa elite si merah sudah keseringan gagal paham," kata Bestari Barus kepada wartawan, Senin (10/10).
Bestari menegaskan posisi NasDem tetap mendukung pemerintah Jokowi hingga masa akhir jabatan pada 2024 nanti. Sedangkan, Anies Baswedan yang dicapreskan NasDem untuk periode selanjutnya.
 Politikus NasDem Bestari Barus. (Marlinda/detikcom) |
"NasDem itu tetap dalam barisan sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Mungkin dia lupa juga apa posisi NasDem terkait hal BBM baru baru ini, itu suatu contoh. Gagal paham bahwa capres yang didukung NasDem sekarang ini adalah untuk 2024-2029," ujar Bestari.
Bestari menantang PDIP yang idetentik dengan warna merah segera mengumumkan capres 2024. PDIP dapat mencalonkan sendiri capres-cawapres mereka pada 2024 nanti.
"Mungkin lebih baik jika si merah segera saja menetapkan dan umumkan siapa yang akan dicalonkan jadi presiden ke depan. Itu lebih bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan wong cilik khususnya," imbuhnya.
PDIP Umumkan Capres Juni 2023
Hasto Kristiyanto membuka memori di 2014 dan 2019 saat Jokowi diajukan sebagai calon presiden dan KH Maruf Amin menjadi calon wakil presiden. Berkaca pada momen itu, capres PDIP diperkirakan diumumkan Juni tahun depan.
Hasto memberi penjelasan panjang, pertama soal sosok pemimpin yang akan diusung. Kata Hasto, di 2024, PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia. Maka ia adalah pemimpin yang ideologis, yang memiliki kemampuan teokratis, yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan yang kuat.
Selanjutnya, pemimpin itu harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Jangan sampai terjadi lagi 'tsunami' politik di 2014, ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung.
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," urai Hasto dalam diskusi Election Corner dengan tema 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10).
"Makanya lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir," tambah Hasto disertai tawa peserta diskusi.
Yang kedua, Hasto menjelaskan soal momentum. Saat ini, Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024. Dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian.
"Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus kita atasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Kita punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi Pak Jokowi," katanya.
Ketiga, Hasto berkaca ke pengalaman ketika Jokowi dan KH Maruf Amin dicalonkan. Maka diperkirakan, capres PDIP akan diumumkan pada Juni tahun depan.
"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh ibu Mega. Dan pemilunya pada bulan Juni 2014. Sehingga kalau analoginya begitu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ (umumkan calon presiden, red). Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi," kata Hasto.
"Kiai Maruf diputuskan saat penetapan capres-cawapresnya di KPU. Penetapan dan keputusan cawapres utusannya pada Minggu sekitar pukul 16.00, jam 4 sore, sementara pendaftarannya Senin (esok harinya). Itu real politik, dalam praktik seperti itu," tambahnya.
Maka itulah yang kini disiapkan adalah visi misi capres-cawapres terlebih dahulu. Isinya tentu menggambarkan visi Indonesia ke depan, yang senafas dengan pemerintahan Soekarno-Megawati-Jokowi.
"Untuk siapa yang akan disiapkan, itu keputusannya Ibu Mega. Yang jelas, pengalaman 2014, kita mampu melahirkan banyak pemimpin," kata Hasto sambil menyebutkan berbagai nama pemimpin daerah berhasil seperti Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Hendrarprihadi, dan lain-lain.
"Visi dan misi capres PDI Perjuangan progress-nya sudah 80 persen. Maka mahasiswa kalau mau memberitahukan visi misi (capres-cawapres) ke kami, silakan," pungkasnya.
(rfs/rfs)
