Bawaslu Terima 1.536 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2020

ADVERTISEMENT

Bawaslu Terima 1.536 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2020

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 15:43 WIB
Layar digital hitung mundur dipasang di depan kantor Bawaslu Jakarta. Hal ini untuk menggaungkan perhelatan Pemilu 2019, 17 April 2019 mendatang.
Kantor Bawaslu RI (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat pesta demokrasi. Sebab pada Pilkada 2020, Bawaslu menerima 1.536 dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Total 1.536 jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan 2020," kata anggota Bawaslu RI Puadi di Hotel Trans Resort Bali, Selasa (27/9/2022).

Sementara itu, Puadi mengungkap ada sekitar 1.398 laporan yang direkomendasikan untuk diteruskan. Sementara itu, terdapat 53 penanganan laporan yang dihentikan.

Kemudian, dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 juga ditemukan. Terdapat 914 temuan dugaan pelanggaran, ini berarti jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan total dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020.

"Karena, kaitannya dengan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 10/2016, hanya saja titik poin pada netralitas ASN ini lebih kepada paslon antara gubernur dan wagub, kemudian bupati dengan wali kota, kemudian ini yang jadi titik poin kenapa netralitas itu lebih banyak pada pemilihan di pilkada," ucap Puadi.

"Sementara di pemilu hanya ada dalam proses pemilihan DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden. Sekarang 2024 ini kan dalam waktu yang bersamaan dalam satu tahun setelah ada proses pemilihan legislatif baru dilanjutkan oleh pemilihan gubernur dan wakil gubernur," sambungnya.

Puadi menjelaskan sejumlah pelanggaran yang tercatat oleh Bawaslu berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran dugaan pidana dan lainnya. Dia mencontohkan salah satu pelanggaran netralitas berupa memberikan dukungan kepada paslon di media sosial dan mengajak masyarakat lainnya.

"Jadi, pidananya pun ada, oleh karena itu ini juga merupakan tanggung jawab bersama atau semacam common sense bahwa tidak hanya Bawaslu dan ada surat keputusan bersama antara Komisi ASN, BKN, dan Kemendagri itu harus bisa tersosialisasikan kepada jajaran di bawahnya. Agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar secara etik dalam menjalankan tugasnya, dia harus benar-benar netral," imbuhnya.

Simak juga video 'Soroti Netralitas ASN, Kemendagri Dinilai Perlu Benahi Aturan':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/fas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT