ADVERTISEMENT

SBY Sebut Ada Kecurangan Pemilu 2024, Pengamat: Blunder Buat Demokrat

Atta Kharisma - detikNews
Minggu, 25 Sep 2022 11:26 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno
Foto: Istimewa
Jakarta -

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 akan menjadi bumerang bagi partai. Menurutnya, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.

"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2022).

Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar nasional 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024' di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9). Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di 2009 silam.

Hal ini, lanjut Adi, dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres. Bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.

"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," paparnya.

Adi juga menyoroti pernyataan dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengklaim 70-80% pembangunan di era Joko Widodo sebagai hasil kinerja ayahnya. Menurutnya, klaim tersebut tidak berbasi data dan salah kaprah.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan di era pemerintahan SBY justru banyak proyek yang mangkrak. Di era pemerintahan Jokowi lah proyek-proyek tersebut dilanjutkan dan bahkan dicanangkan proyek baru demi kemajuan infrastruktur.

"Semisal dari panjangnya jalan tol itu jomplang lah, semua orang juga cukup mengetahui, terlebih ada jalan Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua, ya memang diselesaikan di zaman Jokowi," ucapnya.

"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," tambah Adi.

Di sisi lain, eks-kader partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan tudingan kecurangan di pemilu 2024 yang dilontarkan SBY mempunyai motif politis. Menurutnya dari segi parameter, SBY menilai jika anaknya tidak menjadi capres atau cawapres maka akan ada kecurangan dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Parameter yang terukur itu harus dibuktikan secara yuridis. Ini konteks yang disampaikan itu soal kemungkinan gagal anaknya jadi pasangan capres-cawapres, terlebih publik membaca soal itu," tegasnya.

Gede Pasek juga menilai figur AHY sebagai tokoh di Pilpres 2024 kurang kuat. Ia menyebut AHY tidak memiliki jam terbang yang mumpuni untuk memimpin sebuah negara.

Selain itu, ia menilai elektabilitas AHY untuk saat ini masih sangat rendah. Hal tersebut sejalan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu di mana perolehan suara AHY masih menempati urutan ketiga saat itu.

"Karena mas AHY kan belum pernah terjun, terlebih kemampuan elektoral mas AHY di DKI nomor 3. Jadi kan tidak bisa dijual itu, sehingga harus orang lain yang dijual," tandasnya.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT