.webp)
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang membeberkan tim 'Dewan Kolonel' bentukan para anggota fraksi loyalis Puan Maharani memiliki posko atau basecamp. Junimart mengatakan posko 'Dewan Kolonel' digunakan untuk membicarakan tentang pencapresan di PDIP jelang Pilpres 2024, terutama soal strategi dukungan ke Puan.
"Sampai sekarang kita masih komunikasi. Dan bahkan kita punya kantor untuk itu. Di seputar Senayan sini, kita punya kantor untuk Dewan Kolonel. Basecamp kita ada. Di sekitar Senayan ini kita punya kantor. Kita punya tempatlah, kita punya posko, posko namanya," kata Junimart kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Junimart mengatakan posko 'Dewan Kolonel' disediakan agar para anggota tim itu sudah siap tatkala Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan bakal mengusung Puan sebagai capres 2024. Kendati demikian, Junimart menegaskan tim ini tegak lurus dengan keputusan Megawati terkait pencapresan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk membicarakan tentang bagaimana ketika, misalnya, Ibu Ketua Umum akan menetapkan capresnya Ibu Puan Maharani, tentu kita sudah bergerak dan sudah siap. Tetap kita kan menunggu keputusan dari Ibu Mega," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, para anggota Fraksi PDIP DPR pendukung Puan yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel' ini tak akan membubarkan diri apabila bukan Puan yang akan diusung PDIP sebagai capres. Menurutnya, 'Dewan Kolonel' akan selalu ada untuk menjalankan tugas kepartaian sesuai keputusan Megawati.
"Tetap Dewan Kolonel kami. Nggak (bubar) dong. Kan kami kan orang-orang politik. Misalnya, posko itu nanti kita buat menjadi posko siapa yang diputuskan oleh Ibu (Megawati)," ujarnya.
Junimart memastikan tim ini tak menerima teguran dari dewan pimpinan pusat (DPP) PDIP. Menurutnya, 'Dewan Kolonel' tak mendahului keputusan Megawati soal pencapresan.
"Apakah kami pernah deklarasi? Kan tidak juga, kecuali kan deklarasi," ujarnya.
"Kan kita tidak pernah bilang, 'Calon presiden kita Ibu Puan Maharani'. Itu menjadi hak mutlak Ibu Ketua Umum untuk mengumumkan nantinya," imbuhnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan Video 'Kata Johan Budi soal 'Dewan Kolonel' yang Kawal Puan Jadi Capres':
Saat 'Dewan Kolonel' Tersebar di AKD DPR
Deretan anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum 'Dewan Kolonel' mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk maju dalam gelaran Pilpres 2024. Nama-nama elite PDIP masuk 'Dewan Kolonel' tersebar di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD) atau di komisi-komisi di parlemen.
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan tugas 'Dewan Kolonel'. Forum lintas komisi ini untuk bertukar informasi untuk menyongsong 2024.
"Menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa politik yang relevan, dan mempersiapkan hal-hal yang perlu disarankan via pimpinan fraksi (Pak Utut Adianto dan Pak Bambang Wuryanto)," kata Hendrwan kepada wartawan, Selasa (20/9).
Sementara itu, koordinator 'Dewan Kolonel' Trimedya mengakui 'Dewan Kolonel' terdiri dari anggota DPR PDI dari Komisi I sampai XI. Apa yang dilakukan 'Dewan Kolonel' di setiap komisi, kata Trimedya, dilakukan di dapil juga.
"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," ujar Trimedya di kompleks parlemen.
"Kalau program rigid nggak, tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Suharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," ucapnya.
Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
